Demi Angka Ambang Batas 3 Persen, Gerindra Rangkul Partai Menengah

Reporter

Editor

Selasa, 26 Juli 2011 20:11 WIB

Fadli Zon

TEMPO Interaktif, Jakarta - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) siap mendekati dan melobi partai-partai menengah untuk menyamakan pandangan soal angka ambang batas masuk parlemen (Parliamentary Threshold). Gerindra tetap menilai angka 3 persen adalah angka ambang batas yang ideal bagi semua partai yang akan mengikuti pemilihan umum tahun 2014.

"Kami akan menggalang kesepakatan dengan partai-partai yang sepaham dengan kami soal Parliamentary Threshold. Banyak partai menengah yang ada di Setgab kecewa dengan partai-partai besar yang mengusung PT di atas 4 persen," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, usai konferensi pers di Restoran Pulau Dua, Selasa 26 Juli 2011.

Fadli mengatakan, empat partai menengah anggota Setgab Koalisi bakal dilobi oleh Gerindra. Partai tersebut adalah Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional. "Kemungkinan penyeragaman PT akan ditetapkan di angka 3 persen," kata dia.

Pekan lalu, keempat partai menengah tersebut juga memilih angka 3 persen sebagai angka ambang batas yang paling sesuai. Sedangkan tiga partai besar yakni Demokrat, Golkar, dan PDI Perjuangan memilih angka 4 persen atau lebih sebagai angka ambang batas.

Fadli mengatakan, Gerindra sebenarnya siap menghadapi angka ambang batas sebesar 5 persen, sesuai keinginan partai-partai besar. Namun penerapan angka ambang batas 5 persen itu menurut Fadli bukanlah keputusan yang bijaksana. "PT yang tinggi menyebabkan oligarkhi kekuasaan yang rawan korupsi. Dengan semakin tinggi PT, banyak suar yang akan hilang," katanya.

Lagipula, menurut Fadli, jumlah partai di bawah 10 masih sangat wajar dan bisa mencerminkan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 240 juta jiwa. Selain itu, "Efektifitas pemerintahan juga tidak ada kaitannya dengan PT."

MAHARDIKA SATRIA HADI

Berita terkait

Inilah Daftar UU yang akan Direvisi DPR Menjelang Akhir Masa Jabatan

34 menit lalu

Inilah Daftar UU yang akan Direvisi DPR Menjelang Akhir Masa Jabatan

Undang-undang yang akan direvisi DPR antara lain UU Penyiaran, UU Kementerian Negara, UU TNI-Polri, hingga UU Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Selengkapnya

Baleg DPR Sepakati RUU Kementerian Negara: Jumlah Kementerian Fleksibel dan Penghapusan Posisi Wakil Menteri

1 jam lalu

Baleg DPR Sepakati RUU Kementerian Negara: Jumlah Kementerian Fleksibel dan Penghapusan Posisi Wakil Menteri

Beberapa poin RUU Kementerian Negara yang disetujui Baleg DPR. Selain jumlah kementerian jadi fleksibel, tak akan ada lagi jabatan wakil menteri.

Baca Selengkapnya

Kritik terhadap DPR yang Melakukan Revisi Undang-undang di Akhir Masa Jabatan

13 jam lalu

Kritik terhadap DPR yang Melakukan Revisi Undang-undang di Akhir Masa Jabatan

Langkah DPR merevisi sejumlah undang-undang menjelang akhir masa jabatan menuai kritik.

Baca Selengkapnya

Usai Bahas Kenaikan UKT dengan DPR, Kemendikbud Akan Evaluasi Permendikbud Soal SBOPT

14 jam lalu

Usai Bahas Kenaikan UKT dengan DPR, Kemendikbud Akan Evaluasi Permendikbud Soal SBOPT

Kemendikbud memberikan penjelasan mengenai kenaikan UKT yang didasarkan pada Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024.

Baca Selengkapnya

Beragam Penolakan terhadap Revisi Keempat UU MK

14 jam lalu

Beragam Penolakan terhadap Revisi Keempat UU MK

Revisi UU MK dinilai sebagai autocratic legalism, yaitu penggunaan instrumen hukum untuk kepentingan kekuasaan.

Baca Selengkapnya

Kala Nadiem Rapat di DPR dan Dikirimi Surat Terbuka dari BEM UNS terkait UKT Mahal

15 jam lalu

Kala Nadiem Rapat di DPR dan Dikirimi Surat Terbuka dari BEM UNS terkait UKT Mahal

Nadiem mengatakan, prinsip dasar UKT harus mengedepankan azas keadilan dan inklusifitas. Menurutnya, keadilan itu dihadirkan dalam UKT berjenjang.

Baca Selengkapnya

Wacana DPR Bahas Revisi UU TNI Menuai Sorotan, Bahas Perpanjangan Usia Pensiun?

17 jam lalu

Wacana DPR Bahas Revisi UU TNI Menuai Sorotan, Bahas Perpanjangan Usia Pensiun?

Rencana revisi UU TNI menuai sorotan publik, karena bukan semata masalah perpanjangan usia pensiun.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Pertanyakan Ketidakhadiran Pejabat Kemendikbud yang Sebut Pendidikan Tinggi Kebutuhan Tersier

17 jam lalu

Anggota DPR Pertanyakan Ketidakhadiran Pejabat Kemendikbud yang Sebut Pendidikan Tinggi Kebutuhan Tersier

Anggota Komisi X DPR menyoroti absennya pejabat Kemendikbud yang menyebut pendidikan tinggi merupakan tertiary education.

Baca Selengkapnya

Usai Dipanggil DPR, Nadiem Ogah Jawab Media Soal Kenaikan UKT di PTN: Mohon Maaf

19 jam lalu

Usai Dipanggil DPR, Nadiem Ogah Jawab Media Soal Kenaikan UKT di PTN: Mohon Maaf

Nadiem hanya memohon maaf dan mengatakan semua pertanyaan media perihal UKT mahal akan dijawab oleh Dirjen Dikti, Abdul Haris.

Baca Selengkapnya

5 Catatan KontraS Soal Revisi UU Kepolisian, Penyalahgunaan Wewenang hingga Minim Urgensi

19 jam lalu

5 Catatan KontraS Soal Revisi UU Kepolisian, Penyalahgunaan Wewenang hingga Minim Urgensi

Berdasarkan draft revisi UU Kepolisian yang mereka terima, KontraS memberikan lima poin catatan mengenai revisi UU ini.

Baca Selengkapnya