Dua Fraksi Absen, Rapat Panja RUU Industri Pertahanan Batal  

Reporter

Editor

Senin, 18 Juli 2011 10:22 WIB

Mahfudz Siddiq. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif, Jakarta - Dua fraksi tidak hadir dalam rapat internal Panitia Kerja Rancangan Undang-undang Industri Strategis yang rencananya digelar Senin pagi ini. Akibatnya, rapat pun batal dilaksanakan oleh Komisi Pertahanan dan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat. "Digeser karena ada dua fraksi yang sedang rapat internal," kata Ketua Komisi, Mahfudz Shiddiq, ketika dihubungi, Senin, 18 Juli 2011.

Ketika ditanya fraksi mana saja yang absen dalam rapat tersebut, Mahfudz enggan menjawab secara gamblang. "Ada lah," kata dia. "Mereka sedang membahas soal RUU BPJS dan RUU Pemilu."

Rapat internal ini sedianya membahas tentang kompilasi pandangan fraksi-fraksi terhadap draf RUU tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Industri Strategis untuk Pertahanan. "RUU ini akan menjadi rancangan inisiatif DPR," kata Mahfudz.

Menurut dia, rapat yang rencananya dilaksanakan pukul 10.00 WIB hanya dilakukan di internal Panja, tak lagi mengundang narasumber untuk memperkaya masukan. Panja akan melakukan finalisasi draf rancangan untuk selanjutnya dibawa ke rapat internal Komisi. "Karena ini tahap finalisasi draf, jadi lebih baik jika semua unsur fraksi bisa hadir," katanya.

MAHARDIKA SATRIA HADI

Berita terkait

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

11 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

14 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

14 jam lalu

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

Sejumlah penerima KIP Kuliah sebelumnya ramai dibicarakan karena sudah dinilai tak layak menerima.

Baca Selengkapnya

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

16 jam lalu

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

Pengesahan RUU Penyadapan mandek meskipun sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

1 hari lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

2 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

2 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

4 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

4 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

4 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya