TEMPO Interaktif, Jakarta - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat akan menggelar rapat dengan seluruh pemimpin fraksi untuk membahas tiga agenda yang berkaitan dengan revisi Undang Undang Pemilu. Rapat akan digelar Senin, 18 Juli 2011, mulai pukul 13.00 WIB.
"Membahas angka ambang batas, penentuan kursi pada setiap daerah pemilihan, dan hal-hal yang berkaitan dengan yang sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan UU Nomor 10 Tahun 2008 (UU Pemilu)," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung di Gedung DPR, Kamis, 14 Juli 2011.
Pembahasan angka ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) selama ini berlangsung cukup alot dan sikap fraksi terbelah soal ini. Ambang batas yang muncul dalam pembahasan berkisar antara 2,5-5 persen.
Sejumlah fraksi dari partai besar menghendaki angka PT mendekati angka 5 persen, sedangkan fraksi partai yang kecil lebih memilih angka PT mendekati batas bawah. "Idealnya ada satu angka yang keluar," kata Pramono. "Tapi, kalau tidak bisa keluar satu, dua angka juga enggak apa-apa."
Pramono mengatakan bahwa melalui rapat pimpinan, diharapkan persoalan ambang batas ini bisa segera diselesaikan. Angka ambang batas yang rampung disepakati dalam rapat pimpinan itu selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna pada keesokan harinya.
Ia mengakui bahwa untuk menyatukan pilihan sembilan fraksi ke dalam satu angka ambang batas adalah hal yang sulit. Oleh karena itu, tidak tertutup kemungkinan kalau pengambilan keputusan harus dilakukan lewat pemungutan suara (voting). "Tidak selalu paripurna harus musyawarah mufakat," kata dia.
MAHARDIKA SATRIA HADI
Berita terkait
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
13 jam lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
1 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
1 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
1 hari lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaDitolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
2 hari lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
3 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca SelengkapnyaPeneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
3 hari lalu
PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.
Baca SelengkapnyaBMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
6 hari lalu
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
6 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaPrabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
6 hari lalu
Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.
Baca Selengkapnya