Ketua FKB MPR ini kembali menegaskan bahwa sejak semula, fraksinya tidak menyetujui percepatan SI yang sudah ditetapkan dalam paripurna DPR, Jumat (20/7) malam lalu. Menurut Gus Yus, hal utama yang melatarbelakangi ketidakhadiran seluruh anggota fraksi, terletak pada masalah konstitusi. Sebab, semakin lama MPR justru tidak memenuhi aturan-aturan konstitusi maupun tata tertib yang dibuatnya. “Ketidaksertaan kami ini sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat, bangsa, dan negara,” ujar dia.
Proses di majelis yang diklaim sebagai proses konstitusional itu, lanjut dia lagi, lebih bersifat sebagai bungkus dan performance belaka. “Jadi, bukan substansi atau hakikat dari konstitusi itu sendiri,” tandas Gus Yus. FKB juga menyoroti bahwa saat ini tengah terjadi pengulangan sikap-sikap masa lalu yang sebenarnya harus diakhiri. Dimana kebijakan konstitusi tidak dibarengi dengan pelaksanaan secara konsisten dan tidak utuh. “Pengambilan keputusan konstitusi itu untuk kepentingan pribadi semata,” kata Yusuf.
Sangat terlihat gaya MPR mem-by pass ketentuan. “Perlu ada proses mengkondisikan situasi menjelang SI,” ungkap dia lagi. Namun, MPR justru melakukan percepatan tersebut dengan menganalisa untuk menanggulangi keadaan bahaya. Padahal penetapan bahaya adalah wewenang eksekutif. “Kami punya kekhawatiran bahwa proses ini didisain melalui kekuatan jaringan tokoh-tokoh dan uang, untuk mengembalikan semua yang kita akhiri pada saat reformasi untuk membentuk Indonesia yang kita cita-citakan,” tutur dia.
Karena itu, FKB khawatir bahwa keputusan SI tersebut nantinya tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, “Bukan tidak mungkin akan terjadi kebuntuan konstitusi yang bisa mengakibatkan diberlakukannya keadaan darurat konstitusi.” Hanya, Ketua FKB ini tidak bersedia menegaskan mengenai kehadiran Presiden Abdurrahman Wahid dalam SI MPR, Senin (23/7) besok. “Yang jelas, memang ada undangan dan surat permintaan, dan itu akan dijawab oleh Gus Dur. Tapi bentuk jawabannya, biarkan saja menjadi teka teki sehari semalam ini,” kata dia.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) selama ini hanya menyarankan agar presiden tetap berkomitmen pada aturan permainan. Ketua FKB ini tidak bersedia menjelaskan secara spesifik apakah PKB menyarankan presiden untuk hadir atau tidak dalam SI tersebut. “Soalnya Presiden itu independen sekali, jadi tidak bisa dipengaruhi meskipun saya dianggap sebagai orang terdekat,” ujar dia. (Dara Meutia Uning)
