TEMPO Interaktif, Jakarta - Juru bicara Wakil Presiden Yopie Hidayat mengatakan usulan Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional mengenai penghentian sementara (moratorium) penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih akan dibahas lebih dalam oleh kementerian terkait. "Ini baru usulan, tim independen memang tugasnya memberi nasihat dan rekomendasi kebijakan kepada Komite Pengarah," kata dia di kantor wakil presiden, Jakarta, Senin 27 Juni 2011.
Menurut dia, tanggung jawab langsung yang akan menyelenggarakan kebijakan ini jika memang benar diputuskan adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Wakil Presiden Boediono sebagai ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi tentu saja dengan senang hati menerima masukan tersebut.
"Beliau sangat senang dan melihatnya sebagai suatu masukan berharga dan akan ditindaklanjuti lebih detail," kata Yopie. Namun untuk memutuskannya, kata dia, akan ada pembahasan lebih dalam dengan menteri-menteri terkait. Sebagai pelaksananya adalah Menteri PAN "Kita lihat apa perlu peraturan presiden atau peraturan apa," kata dia.
Usai mengikuti rapat percepatan penanggulangan kemiskinan di kantor wapres, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan belum mengetahui soal usulan tersebut. "Saya akan bahas ini dengan Menteri Keuangan dan Menteri PAN. Tapi kalau moratorium kan kebijakan ya, jadi presiden-lah yang memutuskan,"ujarnya.
Ia hanya menekankan, menurut dia rasionya jumlah PNS saat ini hanya sebesar 2.4 persen dari jumlah penduduk Indonesia. "Sebenarnya tidak terlalu tinggi dibanding negara-negara ASEAN, tapi tingkat produktifitas yang harus kita tingkatkan," kata dia.
Seperti diketahui Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional yang diketuai Erry Riyana Hardjapamengkas mengusulkan dilakukannya moratorium penerimaan PNS. Tim ini menilai jumlah PNS sudah terlalu banyak saat ini.
"Perekrutan PNS harus dihentikan sementara, paling lambat enam bulan ke depan. Dan sementara itu sambil memperbaiki tata cara dan mengkaji apakah kebutuhan kementerian dan lembaga pemerintah pusat itu betul-betul sudah sesuai dengan yang dibutuhkan" ujarnya usai rapat dengan Wakil Presiden Boediono.
