Muhammadiyah Dukung Penetapan Sultan Sebagai Gubernur Yogya

Reporter

Editor

Selasa, 26 April 2011 12:20 WIB

Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Din Syamsudin. TEMPO/ Suryo Wibowo
TEMPO Interaktif, Jakarta - Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Pimpinan Pusat Aisyiah Din Syamsuddin menyatakan mendukung penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Dukungan itu disampaikan langsung Din beserta sebagian pengurusnya kepada Sultan di Gedung Jene, Kraton Yogyakarta, Selasa (26/4).

"Berdasarkan pleno PP Muhammadiyah, intinya kami mendukung sepenuhnya penetapan," kata Din usai bertemu Sultan di Gedung Jene.

Menurut Din, sebenarnya dukungan telah lama diputuskan. Hanya, belum ada waktu yang pas untuk mengkomunikasikannya dengan Sultan. Dukungan diberikan atas dasar alasan historis. Menurut Din, Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat mempunyai peran besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan perjuangan menumbuhkan republik. Peran Sultan dan Paku Alam yang sekaligus menduduki jabatan pemerintahan, menurut Din tak menyalahi prinsip-prinsip demokrasi.

"Itu merupakan proses integrasi yang tak menghilangkan keistimewaan DIY," kata Din.

Selain itu, Din melihat antara Kraton Ngayogyakarta dan Muhammadiyah mempunyai hubungan historis yang kuat. Apalagi Kraton Ngayoyakartahadiningrat adalah kerajaan Islam yang masih ada di Indonesia. Bentuk dukungan yang disampaikan, menurut Din, adalah meminta kepada Presiden Yudhoyono dan partai-partai politik melalui fraksi-fraksi di DPR mengembangkan kearifan lokal. Sikap pemerintah selama ini dinilai Din justru tak memberikan solusi terbaik.

"Kami minta RUU Keistimewaan segera diselesaikan. Tapi bila perlu ditarik atau ditunda karena masih banyak persoalan," kata Din.

Sultan mengucapkan terima kasih atas dukungan itu. "Saya ucapkan terima kasih atas dukungan Muhammadiyah terhadap RUUK DIY," kata Sultan.

PITO AGUSTIN RUDIANA

Berita terkait

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

1 hari lalu

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

Aspebindo mendukung rencana pemerintah membagikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Baznas - Muhammadiyah Gulirkan Program Pengembangan SDM Unggul

2 hari lalu

Baznas - Muhammadiyah Gulirkan Program Pengembangan SDM Unggul

Kolaborasi antara Baznas dengan Muhammadiyah dalam pemanfaatan dana zakat, bisa memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan umat

Baca Selengkapnya

Jika Prabowo Tunjuk Mendikbud dari Muhammadiyah, Darmaningtyas: Tak Masalah, Asal...

3 hari lalu

Jika Prabowo Tunjuk Mendikbud dari Muhammadiyah, Darmaningtyas: Tak Masalah, Asal...

Darmaningtyas mengatakan tak masalah jika Mendikbud era Prabowo dari Muhammadiyah, asal tokoh tersebut berlatar belakang dunia pendidikan.

Baca Selengkapnya

Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

4 hari lalu

Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

Apa kata Ketum Muhammadiyah soal gugatan PDIP di PTUN?

Baca Selengkapnya

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

7 hari lalu

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

Reaksi PBNU, PP MUhammadiyah, Kadin Terhadap Penetapan Prabowo - Gibran Pemenang Pilpres 2024 oleh KPU

Baca Selengkapnya

Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

7 hari lalu

Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

Muhammadiyah menyatakan belum ada pembahasan soal formasi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Respons PBNU dan Muhammadiyah terhadap Putusan MK

9 hari lalu

Respons PBNU dan Muhammadiyah terhadap Putusan MK

Haedar Nashir puji Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud yang menerima hasil putusan MK.

Baca Selengkapnya

Kata Ketum PP Muhammadiyah Soal Sikap Ganjar dan Anies Terkait Putusan MK

9 hari lalu

Kata Ketum PP Muhammadiyah Soal Sikap Ganjar dan Anies Terkait Putusan MK

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir angkat bicara ihwal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa hasil Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

'Tragedi' Lebaran 2011, Opor Ayam Sudah Dibuat Penetapan Idul Fitri Mundur Sehari

20 hari lalu

'Tragedi' Lebaran 2011, Opor Ayam Sudah Dibuat Penetapan Idul Fitri Mundur Sehari

Masih ingat Lebaran 2011, saat pemerintah mundurkan sehari Idul Fitri. Emak-emak protes opor yang sudah dibuat tak jadi disantap esok hari.

Baca Selengkapnya

Fakta Lebaran 2024: Idul Fitri Bersamaan, Kecelakaan Fatal Contraflow, sampai Mbah Benu 'Telepon' Allah

23 hari lalu

Fakta Lebaran 2024: Idul Fitri Bersamaan, Kecelakaan Fatal Contraflow, sampai Mbah Benu 'Telepon' Allah

Lebaran 2024 diwarnai sejumlah fakta menarik, termasuk perayaan Idul Fitri 1445 H yang dilakukan bersamaan oleh Muhammadiyah dan pemerintah

Baca Selengkapnya