Hayono Isman Minta Pembangunan Gedung DPR Diteruskan

Reporter

Editor

Kamis, 31 Maret 2011 15:52 WIB

Hayono Isman. TEMPO/Budi Yanto

TEMPO Interaktif, Surakarta - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman meminta pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat harus diteruskan. Menurut dia ruang kerjanya sebagai anggota dewan tak memadai.


“Ruang kerja saya itu seperti ruang kepala dinas di kota atau kabupaten,” jelasnya kepada wartawan, di sela diskusi “Mengawal revisi Undang-Undang Penyiaran” di Surakarta, Kamis, 31 Maret 2011 siang. Karenanya, dia berharap tidak ada pembatalan pembangunan gedung yang ditaksir menghabiskan anggaran Rp 1 triliun lebih tersebut.

Apalagi rencana pembangunan sudah disetujui seluruh fraksi di DPR dalam sidang paripurna. Sehingga dia justru mempertanyakan sikap fraksi lain yang tiba-tiba menyatakan menolak rencana pembangunan. “Kalau ada yang tidak setuju, ajukan ke rapat paripurna agar dibahas kembali,” katanya.

Meskipun setuju pembangunan, dia berpendapat sebaiknya tidak dilakukan dalam waktu dekat. Sebab masyarakat menghendaki para wakil rakyat tidak membangun gedung baru untuk saat ini. “Saya rasa perlu dikaji kembali untuk waktu pembangunan karena ada desakan masyarakat,” jelasnya. Dia menyebut pembangunan bisa direalisasikan 5 sampai 10 tahun lagi. “Jangan sekarang,” tambahnya.

UKKY PRIMARTANTYO

Berita terkait

Selain Biaya Ganti Gorden, ini Anggaran DPR Miliar-miliaran yang Diprotes Publik

28 Mei 2022

Selain Biaya Ganti Gorden, ini Anggaran DPR Miliar-miliaran yang Diprotes Publik

Pengadaan gorden mencapai Rp. 48,7 miliar membuat DPR disorot publik. Bukan hanya itu, berikut beberapa anggaran 'ajaib' DPR yang diprotes rakyat.

Baca Selengkapnya

Ini Proyek dan Pengadaan di DPR yang Menjadi Sorotan Publik

10 Mei 2022

Ini Proyek dan Pengadaan di DPR yang Menjadi Sorotan Publik

Pengadaan barang yang dilakukan DPR kembali menjadi sorotan masyarakat. Kali ini pengadaan Gorden yang senilai Rp 48,7 miliar.

Baca Selengkapnya

Parlemen Surati Pemerintah Soal Pembangunan Gedung Baru DPR

18 April 2018

Parlemen Surati Pemerintah Soal Pembangunan Gedung Baru DPR

DPR akan mengirim surat kepada pemerintah untuk menanyakan perizinan pembangunan gedung baru DPR dan alun-alun demokrasi yang telah dianggarkan.

Baca Selengkapnya

Usulan Kenaikan Anggaran DPR Rp 7,7 Triliun Dikritik

16 April 2018

Usulan Kenaikan Anggaran DPR Rp 7,7 Triliun Dikritik

DPR mengusulkan kenaikan anggaran sekitar 26 persen pada 2019 untuk pembiayaan pembangunan gedung baru dan Alun-alun Demokrasi.

Baca Selengkapnya

Tolak Kenaikan Anggaran DPR, FITRA Tuntut Sikap Presiden

16 April 2018

Tolak Kenaikan Anggaran DPR, FITRA Tuntut Sikap Presiden

DPR mengajukan kenaikan anggaran tahun 2019 sebesar 26 persen dari tahun sebelumnya.

Baca Selengkapnya

PUPR Rampungkan Kajian Gedung Baru DPR RI Pekan Ini

22 November 2017

PUPR Rampungkan Kajian Gedung Baru DPR RI Pekan Ini

Tim kementerian PUPR dan pakar masih melakukan pengkajian atas rencana permintaan pembangunan gedung baru DPR tersebut.

Baca Selengkapnya

Bujet Gedung DPR tanpa Rekomendasi Kementerian PUPR

14 November 2017

Bujet Gedung DPR tanpa Rekomendasi Kementerian PUPR

Kementerian PUPR menyatakan tak pernah menerbitkan surat rekomendasi pembangunan gedung baru DPR.

Baca Selengkapnya

Soal Pembangunan Gedung Baru DPR, Sikap Partai-partai Terbelah

30 Oktober 2017

Soal Pembangunan Gedung Baru DPR, Sikap Partai-partai Terbelah

Politikus PKS, Machfudz Siqqid, mengatakan setuju dengan pembangunan gedung baru DPR dengan syarat gedung baru itu nanti tidak boleh mewah.

Baca Selengkapnya

PDIP Minta Rencana Pembangunan Gedung Baru DPR Ditinjau Ulang

30 Oktober 2017

PDIP Minta Rencana Pembangunan Gedung Baru DPR Ditinjau Ulang

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan rencana Dewan membangun gedung baru DPR itu kurang tepat di tengah kondisi perekonomian yang sedang lesu.

Baca Selengkapnya

Gedung Baru DPR, PU Rampungkan Penilaian November

26 Oktober 2017

Gedung Baru DPR, PU Rampungkan Penilaian November

Pembangunan gedung baru DPR akan dilakukan setelah penilaian rampung.

Baca Selengkapnya