TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan kehadiran TNI dalam persoalan Ahmadiyah hanya untuk mengamankan."Saya sudah cek itu ke TNI," kata Purnomo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 16 Maret 2011.
Purrnomo mengatakan aparat TNI yang melakukan pelanggaran dalam persoalan tersebut akan ditindak tegas. Saat ini, kata dia, sudah ada dalam SOP (Standard Operational Procedure) bahwa aparat TNI harus memperhatikan Hak Asasi Manusia. "Kami akan tindak tegas kalau ada penyimpangan," ujarnya.
Aparat TNI, kata dia, juga tidak ikut terlibat dalam proses perpindahan keyakinan para pemeluk Ahmadiyah seperti yang terjadi di Jawa Barat. "Tidak ada (keterlibatan)," ujarnya.
Hal senada ditegaskan oleh Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar. Menurut Patrialis, kehadiran aparat keamanan di wilayah Ahmadiyah adalah untuk memberikan pengamanan. "Kalau minta bantuan TNI dan Polri boleh, kan mereka aparatur negara," ujarnya.
ADITYA BUDIMAN
Purrnomo mengatakan aparat TNI yang melakukan pelanggaran dalam persoalan tersebut akan ditindak tegas. Saat ini, kata dia, sudah ada dalam SOP (Standard Operational Procedure) bahwa aparat TNI harus memperhatikan Hak Asasi Manusia. "Kami akan tindak tegas kalau ada penyimpangan," ujarnya.
Aparat TNI, kata dia, juga tidak ikut terlibat dalam proses perpindahan keyakinan para pemeluk Ahmadiyah seperti yang terjadi di Jawa Barat. "Tidak ada (keterlibatan)," ujarnya.
Hal senada ditegaskan oleh Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar. Menurut Patrialis, kehadiran aparat keamanan di wilayah Ahmadiyah adalah untuk memberikan pengamanan. "Kalau minta bantuan TNI dan Polri boleh, kan mereka aparatur negara," ujarnya.
ADITYA BUDIMAN
