Kerabat Gubernur Atut "Kuasai" Banten

Reporter

Editor

Kamis, 10 Maret 2011 21:31 WIB

Ratu Atut Chosiyah (kanan). ANTARA/Muhammad Deffa
TEMPO Interaktif, Banteng - Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, Kamis, 10 Maret 2011 melantik Ibu tirinya, Heryani sebagai Wakil Bupati Pandeglang Banten. Heryani merupakan wakil dari Bupati Erwan Kurtubi. Pasangan ini dilantik untuk masa bakti 2011-2016.

Pelantikan ini menambah panjang daftar keluarga besar Atut yang menjadi pejabat. Saat ini keluarga besar Atut hampir menguasai kekuasaan-kekuasaan di daerah itu. Inilah keluarga besar Atut yang memegang posisi penting itu.

1. Hikmat Tomet (suami Atut)
Ia menjadi anggota DPR dari Partai Golkar periode 2009-2014.

2. Andika Hazrumy (anak sulung Atut)
Ia menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Banten untuk periode 2009-2014.

3. Adde Khairunnisa (menantu Atut)
Ia menjabat sebagai Wakil DPRD Kota Serang.

4. Tb Khaerul Zaman (adik Atut)
Ia menjabat Wakil Wali Kota Serang.

5. Ratu Tatu Chasanah (adik Atut)
Ia semula menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Banten namun kemudian ia terpilih menjadi wakil Bupati Kabupaten Serang.

6. Aden Abdul Khaliq (adik ipar Atut)
Anggota DPRD I Banten.

7. Airin Rachmi Diany (adik ipar Atut)
Ia terpilih menjadi Walikota Tangerang Selatan.

8. Heryani (ibu tiri Atut)
Wakil Bupati Pandeglang.

Banyaknya kerabat Atut yang menjabat ini bisa jadi karena pengaruh ketokohan ayahnya, Tb Chasan Sochib. Di Banten ayahnya merupakan sosok yang dikenal sangat berpengaruh.

Dan menanggapi banyaknya kerabatnya yang menguasai jabatan itu, Atut berujar enteng. "Kebetulan saja banyak keluarga Ibu yang menjadi pejabat. Pada dasarnya semua orang Banten itu kan saudara,” kata Atut pelantikan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pandeglang.

WASI’UL ULUM

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya