Politikus Lokal Minta Naik Gaji

Reporter

Editor

Sabtu, 26 Februari 2011 07:01 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Anggota dewan perwakilan rakyat daerah dari kabupaten di seluruh Indonesia meminta kenaikan gaji. Para politikus daerah itu menuntut kenaikan pendapatan yang setara dengan pendapatan bupati. "Kami kan setara dengan bupati, punya tanggung jawab seimbang," kata Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi), Salehuddin, dalam Pertemuan Nasional Adkasi di Jakarta kemarin,

Adkasi menanggapi rencana pemerintah menaikkan gaji sekitar 8.000 pejabat negara, seperti pernah dilansir Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Termasuk dalam barisan pejabat negara yang bakal naik gaji adalah presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan kepala daerah.

Rupanya Adkasi menganggap anggota DPRD tak termasuk daftar pejabat yang bakal bertambah penghasilannya. Soalnya, Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD tak mencantumkan anggota DPRD sebagai pejabat negara.

Menurut Salehuddin, Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Tahun 2000 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak melabeli anggota DPRD sebagai pejabat negara. "Tapi, dalam undang-undang, kami hanya unsur pelaksana pemerintah daerah," kata Ketua DPRD Kutai Kartanegara itu.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengatakan status sekitar 17 ribu anggota parlemen lokal memang perlu diperjelas. Saat ini mereka itu, "Pejabat negara bukan, PNS (pegawai negeri sipil) pun bukan," kata Djohermansyah.

Sembari menunggu perubahan status, menurut Djohermansyah, anggota DPRD bisa berlega hati. Soalnya, dalam satu atau dua bulan lagi, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD akan disahkan.

Setelah ada aturan baru, menurut Djohermansyah, gaji anggota DPRD kabupaten pun bakal naik signifikan. Anggota DPRD yang tadinya mendapat gaji dan tunjangan Rp 4,75 juta bakal naik menjadi Rp 7 juta. Gaji wakil ketua DPRD bakal naik dari kisaran Rp 5 juta menjadi Rp 8 juta. Adapun gaji ketua DPRD bakal naik dari Rp 6 juta ke kisaran Rp 10 juta.

BUNGA MANGGIASIH

Berita terkait

September, DPRD Kediri Akan Dapat Kenaikan Tunjangan Perumahan

21 Agustus 2017

September, DPRD Kediri Akan Dapat Kenaikan Tunjangan Perumahan

Apip Permana mengatakan kenaikan tunjangan anggota DPRD ini telah disahkan dalam perubahan anggaran keuangan APBD 2017

Baca Selengkapnya

Tunjangan DPRD Bakal Dinaikkan, Fitra: APBD 424 Daerah Bisa Tekor  

24 Juli 2017

Tunjangan DPRD Bakal Dinaikkan, Fitra: APBD 424 Daerah Bisa Tekor  

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Yenny Sucipto mengatakan pemerintah menaikkan tunjangan DPRD lewat PP yang bisa membuat APBD tekor.

Baca Selengkapnya

Soal Staf Ahli DPRD, Anggota Fraksi Hanura: Itu Hanya Usulan

21 Juli 2017

Soal Staf Ahli DPRD, Anggota Fraksi Hanura: Itu Hanya Usulan

Anggota fraksi hanura DPRD DKI Syarifuddin mengatakan soal staf ahli baru sekadar usulan. 'Kalau nggak ya enggak apa-apa.'

Baca Selengkapnya

Gaji Anggota DPRD Boyolali Diklaim Tertinggi Se-Indonesia

13 Juli 2017

Gaji Anggota DPRD Boyolali Diklaim Tertinggi Se-Indonesia

Bupati Boyolali Seno Samodro mengklaim gaji anggota DPRD di Kabupaten Boyolali merupakan yang tertinggi di seluruh Indonesia. Berapa?

Baca Selengkapnya

Gaji DPRD Naik, Setoran ke Partai Juga Naik  

2 September 2016

Gaji DPRD Naik, Setoran ke Partai Juga Naik  

Hampir separuh pendapatan anggota Dewan disetorkan ke partai politik.

Baca Selengkapnya

Aktivis Memprotes Persetujuan Kenaikan Gaji Anggota DPRD

2 September 2016

Aktivis Memprotes Persetujuan Kenaikan Gaji Anggota DPRD

Dengan gaji dan fasilitas yang sudah "wah" untuk ukuran daerah, anggota DPRD hampir tak pernah menyelesaikan target pembuatan rancangan peraturan daerah.

Baca Selengkapnya

Ahok Setuju Gaji Anggota DPRD Naik, Asalkan...  

1 September 2016

Ahok Setuju Gaji Anggota DPRD Naik, Asalkan...  

Ahok mengingatkan, jangan sampai gaji sudah naik, tapi masih main-main.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD Bone Dapat Telepon Seluler Seharga Rp 17 Juta

28 Maret 2016

Anggota DPRD Bone Dapat Telepon Seluler Seharga Rp 17 Juta

Juga dapat dana aspirasi Rp 500 juta per orang dengan dalih untuk kepentingan konstituen.

Baca Selengkapnya

Kritik Tunjangan Perumahan DPRD, Ini Permintaan Sultan HB X

21 Oktober 2015

Kritik Tunjangan Perumahan DPRD, Ini Permintaan Sultan HB X

Sultan HB X minta tunjangan sewa perumahan sebesar Rp 7-7,5 juta per bulan untuk setiap anggota dewan dikaji ulang.

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Gaji Naik, JK: Memberatkan APBD  

12 Oktober 2015

DPRD Minta Gaji Naik, JK: Memberatkan APBD  

Kenaikan gaji anggota dewan agar setara dengan kepala daerah dianggap tak beralasan.

Baca Selengkapnya