TEMPO Interaktif, Jakarta - Terdakwa karupsi PT Salmah Arwana Lestari dan pemotongan dana pengamanan pilkada Jawa Barat, Komjen Susno Duadji, heran dengan perbedaan pasal yang tercantum dalam dakwaan dan tuntutannya. "Ada perbedaan antara dakwaan dan tuntutan yang dibuat oleh JPU yang semestinya tidak boleh terjadi," ujar Susno dalam pembacaan pledoinya, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (24/2).
Susno mengatakan, perbedaan itu terletak pada pasal dalam kasus penggelapan dana pengamanan pilkada Jawa Barat 2008 lalu. Dalam dakwaan terdapat pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa korupsi yang dilakukan Susno dilakukan secara bersama-sama. Sedangkan dalam tuntutan, pasal ini tak tampak. "Ke mana gerangan dan mengapa dikau menghilang," ujarnya.
Dalam kasus ini, ia didakwa dengan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam dakwaan ini, dijelaskan bahwa Susno melakukan korupsi secara bersama-sama dengan Mantan Bendahara Polda Jawa Barat, Maman Abdulrachman Pasya, Yultje Apriyanti, dan Iwan Gustiawan.
Menurutnya, penghilangan pasal ini mungkin karena keterangan saksi ahli hukum pidana Prof Bambang Purnomo yang menyatakan bahwa pasal ini tak dapat digunakan jika tidak ada orang lain yang dijadikan tersangka ataupun terdakwa. Ia bahkan mengatakan, dalam tuntutan itu, jaksa juga tak membuktikan unsur "bersama-sama" seperti yang didakwakan kepadanya.
Ketiga orang yang dituding bersama-sama melakukan korupsi ini pun belum juga dinyatakan sebagai tersangka oleh Mabes Polri. "Saya tidak pernah diperiksa sebagai saksi untuk ketiga orang ini," ujarnya. "Bahkan JPU cenderung menghindari jika ditanyakan hal ini."
Febriyan
