TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Lukman Hakim Saifuddin meminta pemerintah fokus pada pembenahan susbtansi yang disampaikan oleh para tokoh agama dan lembaga swadaya masyarakat beberapa wakut lalu.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan ini tak ingin terjadi perdebatan berlarut-larut tentang sebutan pemerintah bohong yang tak menyentuh persoalan utama. “Sebaiknya fokus pada pembenahan, terlepas dari benar tidaknya penggunaan istilah bohong,” kata Lukman via pesan pendek, Senin (17/1).

Lukman menjelaskan, para tokoh lintas agama kala itu membeberkan tentang fakta persoalan antara lain tentang hukum, hak asasi, keamanan, ekonomi, pendidikan, kebutuhan pokok, dan tenaga kerja Indonesia yang belum tuntas. Masukan itu, menurut dia, perlu ditampung untuk ditindaklanjuti. Jangan lagi masyarakat disuguhi konflik para elite di tengah beban hidup yang berat. Itu sebabnya, Lukman mengapresiasi langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan bertemu tokoh-tokoh itu nanti malam.

Lukman, yang juga Ketua PPP, juga meyakini kritik keras para tokoh lintas agama tak dilandasi kebencian terhadap pemerintah. “Tapi lebih karena kecintaannya kepada negara dan bangsa ini.”

Pada 10 Januari lalu para tokoh lintas agama, di antaranya bekas Ketua Umum Muhammadiyah Syafii Maarif, berkumpul untuk menyampaikan pendapat sekaligus mendeklarasikan tahun berlawanan terhadap kebohongan. Mereka lantas mengumumkan sejumlah kegagalan pemerintah yang disebut sebagai kebohongan. Pada saat yang sama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpidato tentang 10 keberhasilan pemerintah. Esok harinya, giliran para aktivis lembaga swadaya masyarakat dan antikorupsi menyampaikan sejumlah kegagalan pemerintah selama ini.

Jobpie Sugiharto