TEMPO Interaktif, Jakarta - Sektretaris Satuan Tugas Antimafia Hukum, Denny Indrayana, mengatakan, pihaknya akan fokus pada empat hal tahun depan. Empat hal itu, kata Denny, masih dalam area pemberantasan mafia hukum.
Hal pertama yang dicanangkan Satgas adalah meregulasi masalah peniup peluit (whistle blower). Menurut Denny, peniup peluit harus diundang-undangkan, untuk mengakomodasi orang-orang seperti terdakwa kasus mafia hukum Gayus Tambunan, atau mungkin Vincentius Amin Sutanto, terpidana kasus pajak Asian Agri.
“Tanpa sistem perlindungan pelapor yang baik, tindak kriminal yang sangat merusak sejenis korupsi tidak akan mungkin bisa diberantas,” kata Denny di Jakarta, hari ini (30/12).
Vincent, misalnya, dipandang lebih baik dilindungi sebagai pemberi informasi, bukannya malah dikriminalkan. Sebab eks Financial Controller Asian Agri Group itu sangat dibutuhkan untuk membeberkan informasi dugaan penggelapan pajak Rp 1,3 triliun yang hingga kini belum tuntas.
Sejarah perlindungan bagi pelapor kasus kejahatan di Indonesia, kata Denny, tidak pernah berakhir baik. “Beberapa kasus terakhir, nasib pelapor justru rentan untuk dikriminalkan, biasanya dengan pencemaran nama baik,” ujarnya.
Selain meprioritaskan soal perlindungan saksi, Satgas juga akan memberi perhatian pada gagasan pembuktian terbalik untuk para koruptor, pelarangan pembayaran tunai uang dalam jumlah besar, serta pembersihan lembaga peradilan dari mafia internal mereka sendiri.
“Itu (pembersihan lembaga peradilan) sudah jadi pikiran dan sudah saya coba advokasi. Karena kalau “wasit”nya bisa disuap, aturan main nggak jalan. Kalau yang disuap “kiper”-nya kan wasit masih bisa beri kartu merah,” kata Denny.
Lalu, kasus apa saja yang akan jadi perhatian Satgas tahun depan? “Kami nggak bicara kasus. Karena kasus kan muncul saat berjalannya proses pemberantasan mafia hukum. Yang jelas, Satgas fokus pada pembenahan sistem. Karena itu yang akan lebih tahan lama,” ujarnya.
Isma Savitri
