TEMPO Interaktif, Jakarta:Center for Electoral Reform (Cetro) mempertanyakan kesiapan pemerintah menghadapi Pemilu 2004 mengingat belum selesainya paket RUU Politik. "Baru undang-undang tentang Partai Politik yang sudah selesai," kata Direktur CETRO Hadar N. Gumay saat ditemui wartawan usai acara diskusi di Hotel Indonesia Jakarta, Senin (6/1). Padahal, kata Ketua Dewan Pendiri CETRO Todung M. Lubis, waktu yang tersisa tinggal 16 bulan. Selain itu, Lubis mempertanyakan pembahasan undang-undangnya yang tertutup. Seperti diketahui, pembahasan undang-undang itu dialihkan dari gedung DPR ke hotel di Cisalak, Bogor. Hal ini membuatnya tertutup dan tidak bisa menerima masukan dan lobi-lobi dari luar. Undang-undang yang telah selesai pun dipertanyakan kualitasnya. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pengaturan dana, pembentukan partai, alokasi 30 persen keterwakilan perempuan, dan kontrol pemerintah terhadap partai politik. Gumay mempertanyakan tentang aliran dana yang boleh didapat partai. Di dalam undang-undang itu tidak disebutkan perbedaan antara sumbangan dan pinjaman. Cetro mengusulkan agar pinjaman dimasukkan kategori sumbangan. Sebab, dengan aturan yang sekarang, kata Gumay, seseorang atau suatu pihak bisa menyumbangkan sekaligus memberi pinjaman. Ini memungkinkan terjadi manipulasi jumlah dana yang diberikan pada sebuah partai. Gumay menilai, keterlambatan penyelesaian dua rancangan undang-undang ini akibat perubahan yang dilakukan pemerintah. Pada zaman pemerintahan Abdurrachman Wahid, draft ketiga rancangan itu sudah selesai, tetapi direvisi saat Megawati naik jadi Presiden. Soal hak pemilihan presiden yang tercantum dalam draft kelima RUU Pemilihan Presiden juga tak luput dari kritk. Dalam aturan itu, calon presiden hanya boleh diajukan lima partai terbesar atau gabungan partai-partai yang mencapai 20 persen suara. "Ini menguntungkan partai-partai terbesar saja," kata Gumay. Di samping itu, mekanisme ini tidak memberi peluang munculnya calon presiden dari kalangan independen. Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ramlan Surbakti, dalam acara terpisah mengaku pesimis Pemilu 2004 terselenggara tepat waktu. Untuk waktu, kita selalu menduga-duga. Dan KPU sekarang dalam posisi in waiting UU Pemilu, katanya. Yang dapat dijadikan pegangan, lanjutnya, adalah GBHN 1999 yang menyebutkan pemilu selanjutnya dilaksanakan 2004. Ia mengandaikan, jika awal Juni 2004 nanti terselenggara pemilu, maka pemilihan presiden tahap I juga bisa selesai. Sehingga bulan Agustus sudah bisa dilaksanakan pemilihan presiden tahap II. Jika tahap II bisa dilaksanakan bulan Agustus, maka pada bulan Oktober, Presiden sudah bisa dilantik MPR terpilih. (Anggoro Gunawan dan D.A. CandraningrumTempo News Room)