Pelayanan RSUD Undata Palu Terancam Lumpuh

Reporter

Editor

Kamis, 30 September 2010 20:39 WIB

TEMPO Interaktif, Palu - Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Undata Palu, Sulawesi Tengah, terancam lumpuh menyusul menipisnya persedian obat, khususnya bagi pasien pemegang kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Wakil Direktur Pelayanan RSUD Undata Palu, Ansar Praja, mengatakan jika beberapa hari ke depan kekurangan tersebut tidak ditutupi, maka pelayanan dipastikan lumpuh. “Dipastikan collapse, dan ini akan berpengaruh pada pasien lainnya,” katanya.

Dia mengakui adanya keluhan-keluhan dari beberapa pasien, salah satunya pasien penderita jantung karena keperluan obat yang sedianya gratis terpaksa harus dipenuhi pasien dengan membeli sendiri obat di luar rumah sakit.

Abdul Rahman, pasien pemegang kartu Jamkesmas yang menderita penyakit jantung, mengaku kewalahan jika harus terus-terusan membeli obat di luar, sebab persediaan dananya yang tergolong miskin tidak mencukupi.

“Obat di luar kan harganya mahal. Namun pihak rumah sakit berjanji biaya pembelian obat tersebut akan diganti,” katanya.

Ansar mengatakan keterlambatan pembayaran terjadi karena pencairan dana harus melalui prosedur administrasi dan tercantum dalam batang tubuh APBD Sulteng.

Advertising
Advertising

Ia mengaku telah mengajukan permohonan ke DPRD Sulteng untuk pencairan dana Jamkesmas tahun 2010 sebesar Rp 7 miliar. “Insya Allah pekan ini dana tersebut bisa dicairkan. Untuk pemenuhan kebutuhan selanjutnya, sisa dari dana tersebut akan dicairkan setelah pembahasan APBD Perubahan,” katanya.

DARLIS

Berita terkait

Palang Merah Buka Rumah Sakit dengan Kapasitas 60 Tempat Tidur di Gaza

1 hari lalu

Palang Merah Buka Rumah Sakit dengan Kapasitas 60 Tempat Tidur di Gaza

Komite Internasional Palang Merah (ICRC) membuka rumah sakit dengan kapasitas 60 tempat tidur di Rafah, Gaza selatan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, Nilai Iuran belum Ditentukan

1 hari lalu

Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, Nilai Iuran belum Ditentukan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghapus pembagian kelas rawat inap BPJS Kesehatan. Nilai iuran yang baru belum ditentukan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

1 hari lalu

Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mempertanyakan alasan pemerintah menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar dalam layanan BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

1 hari lalu

Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

Terpopuler: Jokowi memberlakukan kelas standar untuk rawat inap pasien BPJS Kesehatan, Muhammadiyah tanggapi bagi-bagi izin tambang untuk Orman.

Baca Selengkapnya

Surabaya Hospital Expo ke-18 Diharapkan Bisa Dukung Industri Alkes di Timur Indonesia

5 hari lalu

Surabaya Hospital Expo ke-18 Diharapkan Bisa Dukung Industri Alkes di Timur Indonesia

Panitia menargetkan kehadiran 3 ribu pengunjung dalam Surabaya Hospital Expo ke-18 untuk dukung layanan unggulan rumah sakit di Timur Indonesia

Baca Selengkapnya

Kasus Ayah di Bekasi Hantam Anak Kandung dengan Linggis Hingga Tewas Dihentikan

5 hari lalu

Kasus Ayah di Bekasi Hantam Anak Kandung dengan Linggis Hingga Tewas Dihentikan

Polisi menghentikan kasus hukum ayah di Bekasi berinisial N yang menghantam anak kandungnya berinisial C, 35 tahun dengan linggis hingga tewas.

Baca Selengkapnya

Pembangunan RS Muara Badak Siap Rampung Akhir Tahun

8 hari lalu

Pembangunan RS Muara Badak Siap Rampung Akhir Tahun

Progres pembangunan RS Muara Badak berjalan positif tanpa ada hambatan yang berarti.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Resmi Meluncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

8 hari lalu

Presiden Jokowi Resmi Meluncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Pendidikan Dokter Spesialis menjadi penting mengingat rasio dokter dibanding penduduk Indonesia sangat rendah, yakni 0,47 per 1.000 penduduk.

Baca Selengkapnya

Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

9 hari lalu

Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

Jokowi menyebut pemerintah baru mampu mencetak 2.700 dokter spesialis per tahun. Sementara pemerintah membutuhkan 29 ribu dokter spesialis.

Baca Selengkapnya

Jokowi: Daerah Kepulauan Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis

9 hari lalu

Jokowi: Daerah Kepulauan Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis

Jokowi mengatakan kemampuan produksi dokter spesialis Indonesia hanya 2.700 per tahun.

Baca Selengkapnya