TEMPO Interaktif, Jakarta:Walaupun banyak pihak yang menyatakan penyelesaian krisis politik di Indonesia ada di tangan Megawati Sukarnoputri, sumber penyelesaian masalah tetap tergantung kepada Presiden Abdurrahman Wahid. “Kalau ia mau mundur secara sukarela, masalah ini pasti bisa diselesaikan,” kata fungionaris DPP PDI-P, Laksamana Sukardi, saat ditemui wartawan si sela-sela acara rapat partai tersebut di Kantor DPP di Jalan pecenongan, Jakarta, Selasa (1/5) siang.

Saat ini, kata Laksamana, PDI-P tengah menunggu respon Gus Dur setelah keluarnya Memorandum II, Senin malam. “Mudah-mudahan, orang-orang yang berada di sekitarnya adalah orang-orang bijaksana,” ujarnya.

Terkait dengan keluarnya Memorandum II tersebut, Laksamana Sukardi menyatakan bahwa Megawati selalu menekankan bahwa dirinya menghargai proses konstitusi, dan sistem haruslah tetap dihormati. Mega tidak akan pernah berlindung di balik lembaga yang membesarkan dirinya di dunia politik ini. “Ibu tidak menampilkan dirinya sebagai lembaga. Berbeda dengan Gus Dur. Kalau Gus Dur memunculkan dirinya atas nama lembaga,” ujar Laks, begitu ia biasa disapa.

Hingga berita ini dilaporkan, rapat DPP PDI-P masih berlangsung. Salah seorang Ketua PDI-P, Kwik Kian Gie, terlihat meninggalkan rapat bersama Laksamana Sukardi. Keduanya menolak menjawab lebih lanjut mengenai sikap partainya setelah rapat paripurna DPR mengeluarkan Memorandum II. Keduanya mengatakan bahwa hal tersebut masih dibahas dalam rapat DPP Selasa siang. “Anda tunggu saja hasil rapatnya,” kata Kwik.

Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah fungsionaris DPP PDI-P, termasuk Ketua Umum Megawati, Sutjipto (Sekjen), Roy BB Janis (Wakil Sekjen), Pramono Anung (Ketua). (Sri Wahyuni)