TEMPO Interaktif, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengharapkan dana rekonstruksi dan rehabilitasi tahap kedua, pasca gempa Jawa Barat September tahun lalu Rp 1,228 triliun segera cair dalam APBN Perubahan 2011.

"Agar pembangunan infrastruktur bisa segera dilaksanakan, " kata Ahmad Heryawan dalam acara peninjauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Sekolah Dasar Cinta Kasih di Pengalengan, Jawa Barat, Sabtu (7/8).

Menurut dia, pemerintah Jawa Barat telah menyalurkan dana rekonstruksi dan rehabilitasi kepada 14 kabupaten/kota dengan total dana Rp 470 miliar, yang bersumber dari APBN dan APBD Jawa Barat Rp 240 miliar. Jumlah rumah rusak berat yang sudah diperbaiki 33.990 unit." APBD kabupaten/kota juga membantu, juga organisasi sosial dan perusahaan," katanya.

Ahmad mengatakan, pemerintah juga akan memprioritaskan pembangunan sekolah dalam meningkatkan percepatan. Dalam gempa itu, ada 2.689 unit sekolah rusak berat, 885 unit rusak sedang dan 1.660 unit rusak ringan. "Keseluruhan bantuan akan meringankan dan mengakselarsi berperan dalam proses belajar mengajar," ujarnya.

Ahmad mengharapkan pembangunan sekolah itu bisa meningkatkan kualitas partisipasi pendidikan di masyarakat. Saat itu, angka rata-rata sekolah di Jawa Barat masih rendah sekitar 7,58 tahun. "Memang ada disparitas di kabupaten," katanya. Sedangkan tingkat partisipasi di tingkat SD 95,58 persen, di tingkat SMP 93,5 persen dan di tingkat SMA 57,50 persen.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pemerintah daerah yang mengalami bencana dan pembangunan infrastruktur telah selesai bisa menjaga semua fasilitas yang dengan baik. "Membangun infrastruktur biaya besar apalagi membangun serentak di indonesia jalan dan gedung, di tiap tahun biaya puluhan triliun," kata Presiden.

Presiden melanjutkan pemerintah daerah harus mengutamakan pembangunan infrastruktur yang bisa menggerakan perekonomian. "Ke depan APBN dan APBD dilakukan secara cepat harus banyak bangun infrastruktur jangan terlalu banyak untuk kepentingan konsumtif," ujar presiden.

Dalam bidang pendidikan, kata Presiden, masyarakat kurang mampu harus dibebaskan. Sedangkan yang mampu membayar sesuai kemampuannya. Presiden berharap pendidikan bisa murah dan berkualitas. Dengan hal itu, presiden juga meminta keterlibatan pihak swasta ikut berperan dalam bidang pendidikan.

EKO ARI WIBOWO