TEMPO Interaktif, Jakarta - Pelaksanaan Otonomi Khusus dan Pemerintahan di Aceh dirasakan belum optimal dilaksanakan sejak aturan tersebut diberlakukan. Hal itu mengemuka rapat kerja antara tim pemantau Undang-undang otonomi Khusus Papua dan Pemerintahan Aceh dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Kapolri, Panglima TNI, Menteri Hukum dan HAM, Badan Intelijen Negara dan Badan Pertanahan Nasional di Gedung DPR, Jumat (23/7).
"Banyak pelaksanaan kedua undang-undang yang belum dilaksanakan secara optimal," ujar Priyo Budi Santoso, Wakil ketua DPR yang memimpin rapat.
Menurut Priyo, masalah yang belum optimal dirasakan banyak seputar hukum, keamanan, kesejahteraan, ekonomi, dan pertanahan. Banyak ketertinggalan kesejahteraan yang bisa disaksikan secara faktual. "Padahal semangat undang-undang itu untuk mensejahterakan," kata dia.
Menjawab pernyataan itu, Menko Polhukam, Djoko Suyanto menerangkan pelaksanaan otonomi khusus diakui tidak mudah untuk diterapkan di Papua dan Aceh. "Banyak yang harus dievaluasi," ujarnya.
Djoko mengatakan pemerintah berjanji pendekatan otonomi khusus mengarah kepada kesejahteraan. Semangat otonomi khusus ini, lanjut dia, juga berperspektif hak Asasi Manusia. Selain itu, tambah dia, pelaksanaan otsus bagi Aceh dan Papua selalu mengarah kepada integrasi. "Kami sudah membuat Desk Aceh dan Desk Papua di Menko sebagai contohnya," ujarnya.
Alex Litaay politisi asal Partai Demokrasi indonesia Perjuangan meragukan dengan rencana pemerintah dalam pelaksanaan otsus. Dua daerah ini, kata dia, perlu penanganan khusus. "Kalau sama saja dengan daerah lain masalah tidak akan selesai di Aceh dan Papua," katanya.
SANDY INDRA PRATAMA
