MK Usulkan Panitia Pilih Lima Calon Pimpinan KPK

Reporter

Editor

Senin, 21 Juni 2010 14:57 WIB

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. TEMPO/Andika Pradipta
TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud M.D mengusulkan agar Panitia Seleksi KPK memilih sepuluh orang yang akan dikerucutkan menjadi lima pimpinan KPK daripada memilih satu pimpinan KPK seperti sekarang. "Nggak repot, Nggak dilarang UU, ekonomis, dan mumpung banyak orang berkualitas yang daftar," kata Mahfud MD usai ditemui di kantornya, Senin (21/6) siang ini.

Mahfud mengatakan satu orang akan diangkat tahun ini untuk menggantikan posisi Antasari, sisanya akan diangkat Oktober tahun depan sesuai akhir masa jabatan empat pimpinan lain. Satu orang yang diangkat pertama memang akan menjabat selama lima tahun, tapi bagi Mahfud itu bukanlah masalah. "Nggak apa-apa, tidak dilarang undang-undang. Itu kan tergantung kesepakatan Presiden, pansel dan DPR," ujarnya memberi alasan.

Kesepakatan antara Pansel, Presiden dan DPR dinilai Mahfud menjadi satu hal yang wajib dilakukan untuk mengatasi kebingungan mengenai masa jabatan pimpinan KPK yang akan dipilih nanti.

"Karena UU yang sekarang nggak jelas, bisa ditafsirkan mau setahun menjabat boleh, empat tahun juga boleh," katanya. Untuk itu, tambahnya, kesepakatan antara pihak-pihak tersebut sangat penting.

Bila kesepakatan ini tidak tercapai juga, Mahfud menyarankan agar aturan yang ada diperjelas dengan Penerbitan Perpu atau revisi UU. Dan bila sidah mentok, Mahfud menyatakan bisa dilakukan uji materi.

Ratnaning Asih

Berita terkait

BW Anggap Pembangkangan KPK ke Ombudsman Hal yang Tak Patut

6 Agustus 2021

BW Anggap Pembangkangan KPK ke Ombudsman Hal yang Tak Patut

KPK menolak menjalankan tindakan korektif yang diberikan Ombudsman perihal alih status pegawai.

Baca Selengkapnya

Deputi Pencegahan Bantah Lakukan Pelanggaran Kode Etik KPK

4 Mei 2019

Deputi Pencegahan Bantah Lakukan Pelanggaran Kode Etik KPK

Dia mengatakan tak pernah diperiksa oleh Direktorat Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK.

Baca Selengkapnya

Catatan 19 Dugaan Pelanggaran Kode Etik Internal KPK versi ICW

18 Oktober 2018

Catatan 19 Dugaan Pelanggaran Kode Etik Internal KPK versi ICW

ICW merilis data mengenai 19 dugaan pelanggaran kode etik di internal KPK dalam rentang 2010-2018.

Baca Selengkapnya

Tanggapi Data ICW, KPK: Sebagian Besar Sudah Ditindaklanjuti

18 Oktober 2018

Tanggapi Data ICW, KPK: Sebagian Besar Sudah Ditindaklanjuti

ICW merilis data 19 dugaan pelanggaran kode etik di internal KPK dalam rentang 2010-2018.

Baca Selengkapnya

ICW Sebut Ada 19 Pelanggaran Kode Etik di Internal KPK

17 Oktober 2018

ICW Sebut Ada 19 Pelanggaran Kode Etik di Internal KPK

ICW menyebut ada 19 pelanggaran kode etik di internal KPK para periode 2010-2018.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian: Aris Budiman Tanpa Cacat dan Berintegritas

25 Oktober 2017

Tito Karnavian: Aris Budiman Tanpa Cacat dan Berintegritas

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, selama di Polri, Dirdik KPK Aris Budiman tanpa cacat dan berintegritas.

Baca Selengkapnya

Kajian Internal Soal Aris Budiman Sudah di Meja Pimpinan KPK

6 September 2017

Kajian Internal Soal Aris Budiman Sudah di Meja Pimpinan KPK

Hasil telaah pengawas internal terhadap Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman sudah berada di tangan pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya

Komisi Hukum Nilai Laporan Aris Budiman Belum Tentu Ada Pidana

3 September 2017

Komisi Hukum Nilai Laporan Aris Budiman Belum Tentu Ada Pidana

Nasir berpendapat bahwa laporan Aris Budiman terhadap Novel tidak akan menganggu hubungan antara kepolisian dengan KPK.

Baca Selengkapnya

Pengawas Internal KPK Mulai Bekerja Periksa Kasus Aris Budiman

3 September 2017

Pengawas Internal KPK Mulai Bekerja Periksa Kasus Aris Budiman

Pemeriksaan ini berkaitan dengan kedatangan Aris Budiman ke rapat panitia khusus hak angket DPR RI.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai Aris Serang KPK Untuk Tutupi Perkaranya

3 September 2017

Pengamat Nilai Aris Serang KPK Untuk Tutupi Perkaranya

Laporan Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman terhadap Novel Baswedan dinilai tidak tepat.

Baca Selengkapnya