TEMPO Interaktif, Jakarta - Perhelatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Legislator Partai Golkar se Indonesia di Hotel Ritz Carlton, Jakarta ditutup Ahad (6/6). Selain soal Sekretariat Gabungan, rakornas juga menghasilkan lima rekomendasi yang akan diajukan ke DPP Partai Golkar untuk dikaji sebelum menjadi kebijakan Partai Golkar.

Menurut Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso, lima rekomendasi yang diajukan DPP adalah:

1. Golkar akan membentuk forum bersama legislator se-Indonesia, yang beranggotakan legislator DPP RI, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota. Forum ini bertujuan menjadi wadah komunikasi antarlegislator untuk memecahkan problematika yang dihadapi.

2. Rakornas merekomendasikan agar DPP merfomulasikan kebijakan penyederhanaan demokrasi. Termasuk di dalamnya penyederhanaan Parpol, berikut jumlah dengan menaikkan threshold baik elektoral atau parlemen dengan kisaran 5 persen.

3. Rakornas mengusulkan Golkar memprakarsai sistem distrik, atau sistem proporsional terbuka terbatas, atau gabungan sistem pemilu yang ada.

4. Rakornas juga merekomendasikan Partai Golkar mempertegas model otonomi daerah yang cocok dengan situasi terakhir. Serta membahas lagi pemilihan gubernur secara langsung atau dipilih oleh DPRD, atau kombinasi pilihan DPRD dan Presiden. Sementara untuk pemilihan bupati dan walikota rakornas setuju pemilihan dilakukan secara langsung.

5. Rakornas minta DPP mengkaji kebijakan duet pemilihan gubernur dan wakilnya, bupati dan wakilnya. Apakah sejak awal keduanya dipilih atau berdasarkan penunjukan."Solnya selama ini, pemilihan bupati dan walikoat hanya berbulan madu. Setelah itu terjadi pergesekan" ujarnya.

Terhadap rekomendasi ini, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Merham mengatakan, semua rekomendasi itu akan disampaikan ke DPP Partai Golkar. "Untuk dipikirkan agar jadi kebijakan Partai Golkar," kata dia.

AMIRULLAH