Calon Incumbent Gagal Maju Pemilihan Bupati Banyuwangi  

Reporter

Editor

Rabu, 12 Mei 2010 18:56 WIB

Ratna Ani Lestari. TEMPO/Mahbub Djunaidy

TEMPO Interaktif, Banyuwangi - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi mengumumkan dua dari lima pasangan bakal calon bupati Banyuwangi tidak lolos administrasi. "Jadi hanya tiga pasang calon yang memenuhi syarat," kata Ketua Kelompok Kerja Pemilihan Kepala Daerah KPU, Hary Priyanto, dalam jumpa pers, Rabu (12/5).

Dua pasang bakal calon yang gagal, yakni pasangan incumbent Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari-Pebdi Arisdiawan dan Mulyono-Untung Harjito.

Sementara tiga pasang calon yang lolos adalah Abdullah Azwar Anas-Yusuf Widyatmoko (didukung PDIP, PKB, PKNU), Jalal-Yusuf Nur Iskandar (Partai Demokrat), dan pasangan Emilia Contesa-Zaenuri Ghazali (Partai Gerindra, PAN, Republikan).

Menurut Hary Priyanto, dua pasang bakal calon tidak lolos akibat kepengurusan parpol yang mengajukan calon tidak sah. Untuk memperoleh keputusan kepengurusan mana yang sah, kata dia, KPU Banyuwangi telah melakukan verifikasi ke pengurus partai di tingkat provinsi dan pusat.

Pasangan Ratna Ani-Pebdi Arisdiawan terganjal karena dualisme Partai Golkar dan Partai Pengusaha Pekerja Indonesia. Pebdy Arisdiawan sebagai Ketua Golkar Banyuwangi telah dicopot oleh DPD Golkar Jawa Timur saat keduanya mendaftar ke KPU Banyuwangi, 19 April lalu.

Pebdy dipecat karena membangkang instruksi DPP untuk mendukung pencalonan Abdullah Azwar Anas-Yusuf Widyatmoko.

Sementara pasangan Mulyono-Untung gagal karena DPP PKNU mengakui kepengurusan PKNU Banyuwangi yang diketuai Ahmad Wahyudi.

Menurut Hary, tidak sahnya kepengurusan partai yang mengajukan calon berpengaruh terhadap syarat minimal dukungan yang diatur Peraturan KPU No. 68/2009 tentang Pemilukada. "Syarat dukungannya kurang dari 15 persen," ujarnya.

Tim sukses pasangan Bupati Ratna-Pebdy Arisdiawan, Abdul Gofur, mengatakan akan mengajukan gugatan hukum atas keputusan KPU Banyuwangi tersebut. KPU dinilai telah melakukan intervensi atas internal parpol. "Gugatan akan kami layangkan secepatnya," ancamnya.

IKA NINGTYAS

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya