Oknum Mengaku Wartawan Jual Belikan Buku KPK

Reporter

Editor

Selasa, 4 Mei 2010 13:18 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta -Ketua Persatuan Wartawan Indonesia perwakilan Tasikmalaya Cecep Syarif Ali mengatakan lembaganya akan menelusuri lima orang oknum yang mengatasnamakan dirinya wartawan, dan memperjualbelikan buku panduan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Oknum itu mengaku dari sebuah media cetak mingguan, dan kerap melakukan jual-beli buku panduan itu ke lembaga-lembaga pemerintahan di Tasikmalaya, Jawa Barat.

Selain menelusuri, Cecep juga akan melakukan konfirmasi secara langsung ke lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai kebenaran penyebaran buku tersebut. “Kita akan tanyakan kebenaran buku tersebut ke KPK secepatnya,” ujar dia.

Sambil menunggu kepastian dilapangan, lembaga PWI memberikan himbauan kepada seluruh dinas dan narasumber agar lebih berhati-hati terhadap modus penjualan bukun KPK tersebut. “Kita himbau agar narasumebr berhati-hati lagi,” ujarnya.

Bahkan beberapa dinas di Kota Tasikmalaya diantaranya sudah memesan buku tersebut. Banyak kalangan yang mempertanyakan keabsahan buku tersebut termasuk maksud penjualan buku tersebut. Harga buku dibanderol seharga Rp 2 juta rupiah kepada setiap dinas.

“Sudah sepekan terakhir buku tersebut diperjualbelikan di lembaga pemerintah,” ujar salah seorang sumber tersebut saat mengadukan ke kantor PWI, Selasa (4/5).

Menurut sumber tersebut, oknum tersebut kebanyakan mendatangi kantor-kantor dinas lembaga pemerintah daerah termasuk ke lembaga pendidikan.

Awalnya mereka mengenalkan diri sebagai wartawan liputan dari sebuah media mingguan, menanyakan hal mengenai kegiatan, namun setelah itu ia memaksa kepada nara sumber untuk membeli buku tersebut.

JAYADI SUPRIADIN

Berita terkait

Kritik Dewan Pers, PWI, dan AJI terhadap Draf RUU Penyiaran

2 hari lalu

Kritik Dewan Pers, PWI, dan AJI terhadap Draf RUU Penyiaran

Draf RUU Penyiaran dihujani kritik dari Dewan Pers, PWI, dan AJI. Lalu, apa sikap DPR menanggapi kritik tersebut?

Baca Selengkapnya

Hibah Kementerian BUMN Diduga Diselewengkan Pengurus PWI

40 hari lalu

Hibah Kementerian BUMN Diduga Diselewengkan Pengurus PWI

Dana hibah buat PWI sejatinya untuk uji kompetensi wartawan.

Baca Selengkapnya

Bupati Bandung Raih Anugerah PWI Pusat

20 Februari 2024

Bupati Bandung Raih Anugerah PWI Pusat

Kang DS Dinobatkan Jadi Tokoh Nasional Bidang Pembangunan dan Kebudayaan

Baca Selengkapnya

Komplit Hari Pers Nasional 2023: Sejarah Awal Mula Hari Pers, Logo dan Temanya

9 Februari 2023

Komplit Hari Pers Nasional 2023: Sejarah Awal Mula Hari Pers, Logo dan Temanya

Hari Pers Nasional 2023 akan diperingati pada 9 Februari dan bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI.

Baca Selengkapnya

14 Tahun Iptu Umbaran Wibowo Nyaru Jadi Wartawan TVRI, Lemkapi Dukung PWI Pecat Dia

19 Desember 2022

14 Tahun Iptu Umbaran Wibowo Nyaru Jadi Wartawan TVRI, Lemkapi Dukung PWI Pecat Dia

Lemkapi mendukung langkah Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI yang memecat Iptu Umbaran Wibowo dari anggotanya.

Baca Selengkapnya

Tempo Mengadakan Uji Kompetensi Wartawan di Tiga Kota, Ini Persyaratan Peserta

31 Januari 2022

Tempo Mengadakan Uji Kompetensi Wartawan di Tiga Kota, Ini Persyaratan Peserta

Tempo Media Group mengadakan Uji Kompetensi Wartawan di tiga provinsi yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Palu (Sulawesi Tengah), dan Bangka Belitung

Baca Selengkapnya

Tempo Mengadakan Uji Kompetensi Wartawan di Tiga Kota

31 Januari 2022

Tempo Mengadakan Uji Kompetensi Wartawan di Tiga Kota

Tempo Media Group mengadakan Uji Kompetensi Wartawan di tiga provinsi yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Palu (Sulawesi Tengah), dan Bangka Belitung

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Menarik Hubungan Harmoko dan Media Massa

6 Juli 2021

Fakta-Fakta Menarik Hubungan Harmoko dan Media Massa

Harmoko memiliki banyak cerita menarik yang erat dengan pers di Indonesia.

Baca Selengkapnya

AJI Minta Jaksa Hentikan Kriminalisasi Eks Pemred Banjarhits

21 Mei 2020

AJI Minta Jaksa Hentikan Kriminalisasi Eks Pemred Banjarhits

AJI meminta jaksa menghentikan kriminalisasi Eks Pemred Banjahits. Sebab, perkara ini sudah selesai di Dewan Pers.

Baca Selengkapnya

Penahanan Wartawan Buton Tengah Dinilai Cacat Prosedur

9 Februari 2020

Penahanan Wartawan Buton Tengah Dinilai Cacat Prosedur

Penahanan seorang wartawan di Buton Tengah dianggap tak sesuai prosedur. Tanpa mediasi Dewan Pers.

Baca Selengkapnya