TEMPO Interaktif, Jakarta:Warga Minangkabau dan Melayu di Perawang, yang sejak sehari sebelumnya bertikai, Jumat (1/2) mencapai kesepakatan damai. H Ismail, tokoh Melayu penandatangan perdamaian, mengatakan sebenarnya pertikaian yang menyebabkan 16 orang cedera tersebut bukan murni pertikaian etnis. "Ini hanya pertikaian organisasi Laskar Melayu dengan warga pasar Perawang, jadi bukan pertikaian Melayu dan Minang,” katanya. “Meski begitu, kita sepakat untuk saling mehan diri dan berdamai.” Tokoh Minangkabau, H Jufri Hasan Basri, juga mengungkapkan hal senada. "Sejak awal kita sudah nyakin bawah ini bukan bentrokan antar etnis. Ini hanya kesalah pahaman sekelompok warga yang kebetulan beda etnis,” katanya. “Jadi kita sepakat, perdamaian ini juga hendaknya berlaku diseluruh Riau.” Bentrokan pada Kamis (31/1), selain membuat 16 orang warga luka-luka, juga menyebabkan empat mobil, tiga motor, dan enam rumah rusak berat. Tapi hari ini Perawang mulai normal. Kendati diberbagai tempat masih terlihat sejumlah aparat berjaga jaga, tapi sejumlah pertokoan, transportasi kota dan aktivitas warga terlihat berjalan sebagaimana biasanya. "Kita nyakin, situasinya bakal normal kembali. Kita akan terus menyakinkan dan mengupayakan untuk hidup saling berdampingan dengan damai,” kata Syahril Abubakar, Sekretaris Umum Lembaga Adat Melayu Riau. “Bagaimana pun kita adalah satu dalam rumpun Melayu besar. Hendaknya masing masing kita arif dalam menjalani semangat otonomi dewasa ini.” (Jupernalis-Tempo News Room)
Berita terkait
KPU akan Cek soal Tersangka Kasus Kekerasan Seksual Dilantik Jadi Anggota DPRD Singkawang
14 menit lalu
KPU akan Cek soal Tersangka Kasus Kekerasan Seksual Dilantik Jadi Anggota DPRD Singkawang
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin akan mengecek tersangka kasus kekerasan seksual anak berinisial HA yang dilantik menjadi anggota DPRD Singkawang
Sanggah Ada Kebocoran Data NIK dan NPWP, Dirjen Pajak: Di Sitem Kami Tak Ada Kebocoran
28 menit lalu
Sanggah Ada Kebocoran Data NIK dan NPWP, Dirjen Pajak: Di Sitem Kami Tak Ada Kebocoran
DJP menyanggah adanya indikasi kebocoran data langsung dari sistem mereka perihal dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.