TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah Indonesia mulai menyalurkan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh sebagai tindak lanjut perjanjian penghentian permusuhan di Nanggroe Aceh Darussalam. Sebagai langkah awal, pemerintah Indonesia mencanangkan Pekan Aksi Bantuan Kemanusiaan dan Rehabilitasi Sosial untuk Aceh, Sabtu (1/2) siang. Pencanangan dilakukan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Yusuf Kalla bersama sejumlah menteri lainnya di Kecamatan Meureudu, Pidie sekitar 150 kilometer arah Timur Kota Banda Aceh. Program Aksi Kedaruratan Bantuan Kemanusiaan dan Rehabilitasi Sosial untuk Nanggroe Aceh Darussalam merupakan hasil koordinasi dan tindak lanjut kunjungan Presiden RI ke Banda Aceh pada 17 18 Desember. Program ini dilakukan selama tujuh bulan sejak penandatangan perjanjian penghentian permusuhan dan sejalan dengan proses peletakan senjata GAM dan refungsionalisasi Brimob serta demiliterisasi Tentara Nasional Indonesia. Menurut Yusuf Kalla, pemerintah pusat menganggarkan dana sekitar 300 milyar untuk program rehabilitasi dan rekontsruksi Aceh di sejumlah daerah konflik. Ini merupakan bukti keseriusan pemerintah Indonesia membangun kembali Nanggroe Aceh Darussalam, kata Yusuf Kalla dihadapan sekitar 2000 warga Meureudu, Pidie. Berbicara di Mesjid At-Taqwa, Meureudu, Yusuf meminta semua pihak agar menjaga proses perdamaian yang telah dirintis para pihak yang bertikai. Dahulu orang datang ke Aceh untuk belajar agama, tapi sekarang mendengar nama Aceh saja orang sudah takut duluan,ujarnya. Selain Menko Kesra Yusuf Kalla, hadir dalam acara itu Menteri Kesehatan Achmad Sujudi, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah dan Menteri Pemberdayaan Perempuan Sri Redjeki Soemardjoto, Gubernur Aceh Abdullah Puteh dan Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Djali Yusuf. Gubernur Puteh menyatakan, bantuan tersebut sebagai salah satu implementasi kesepakatan perjanjian penghentian permusuhan antara Pemerintah RI dan pihak GAM. Karenanya, ia meminta agar tidak ada lagi pihak-pihak yang memprovokasi proses perdamaian. Ia menjamin, bantuan itu akan disampaikan kepada pihak berhak menerimanya sesuai mekanisme dan pengawasan yang berlaku. Saya minta semua pihak agar dapat mengawasi penyaluran bantuan ini sehingga tidak dinikmati oleh orang yang tak berhak, ujar Abdullah Puteh. Selain di Meureudu, Program Aksi Kedaruratan Bantuan Kemanusiaan dan Rehabilitasi Sosial juga akan dicanangkan secara serentak pada 2 Pebruari di delapan kabupaten lainnya yakni Aceh Besar, Kota Banda Aceh, Pidie, Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Bireuen, Aceh Timur dan Kota Langsa. Program Aksi Kedaruratan Bantuan Kemanusiaan dan Rehabilitasi Sosial ini terdiri dari bantuan kemanusiaan berupa pangan, santunan khusus dan korban konflik serta rehabilitasi sosial. Santunan khusus dan korban konflik berupa beasisiwa anak terlantar dan anak yatim, korban cacat, janda, pelayanan kesehatan secara cuma-Cuma kepada masyarakat kurang mampu, trauma center dan pemulangan pengungsi. Sedangkan rehabilitasi social meliputi rehabilitasi pondok pesantren, mesjid, meunasah (surau), gedung sekolah dan rumah penduduk. Pada kesempatan itu Menko Kesra menyerahkan bantuan secara simbolis kepada 30 anak yatim dan 15 janda korban konflik. Setiap anak yatim memperoleh bantuan enam ratus ribu rupiah untuk beasiswa selama tiga bulan serta 10 kilogram beras. Sedangkan para janda, memperoleh uang tunai 2,5 juta rupiah dan 10 kilogram beras per orang. Yuswardi A. Suud Tempo News Room