Diperlakukan Diskrimintatif Rumah Sakit, Warga Miskin Surabaya Wadul ke Dewan
Kamis, 21 Januari 2010 12:01 WIB
TEMPO Interaktif, Surabaya - Sekitar 200 warga miskin di Surabaya yang mengatasnamakan Konsolidasi Arek Surabaya melakukan unjuk rasa di halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kamis (21/1).
Mereka menuntut Pemerintah Kota Surabaya memberikan biaya pengobatan gratis kepada pasien miskin yang berobat di rumah sakit umum daerah (RSUD) Surabaya.
Selain membawa poster yang berisi "Cabut Perwali No.16/2009", "Uang sehatku dirampok perda bangsat", "Mlarat sekarat digarap pejabat bangsat", mereka juga berorasi dan bernyanyi-nyani.
Salah satu pengunjuk rasa, Alfiyah mengatakan warga miskin menuntut Peraturan Walikota Surabaya No. 16/2009 tentang pelayanan kesehatan dicabut. Kata dia, dalam salah satu pasal disebutkan warga miskin non kuota jaminan kesehatan masyarakat yang bisa dilayani gratis oleh rumah sakit hanya pasien yang mengidap penyakit yang mengancam jiwa.
"Kalau penyakitnya tidak parah, rumah sakit tidak mau memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin," kata Alfiyah disela-sela unjuk rasa.
Kordinator unjuk rasa, Agus Purnomo mengatakan hingga saat ini pelayanan kesehatan bagi warga miskin masih dipinggirkan. Rumah sakit, kata dia, seringkali beralasan kehabisan obat saat diminta menangani pasien miskin.
"Kami minta komitmen dewan kepada warga miskin. Realisasikan janji-janji saat berkampanye dulu," kata dia dalam orasinya.
Tak puas hanya berada dihalaman kantor Dewan, para pengunjuk rasa yang terdiri dari bapak-bapak, ibu-ibu serta anaknya dan para pemuda mendesak masuk ke kantor Dewan untuk manyampaikan aspirasinya secara langsung.
Setelah melakukan negoisasi, akhirnya perwakilan pengunjuk rasa ditemui oleh anggota Komisi Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Surabaya.
"Pengobatan gratis hanya di rumah sakit daerah milik Pemkot Surabaya bukan rumah sakit milik provinsi," kata Baktiono, Ketua Komisi Kesejahteraan DPRD Surabaya kepada pengunjuk rasa.
Politisi PDI Perjuangan ini menjamin seluruh warga miskin bisa berobat gratis ke rumah sakit milik Pemkot Surabaya. "Jika ada yang tidak bisa masuk, saya akan langsung menegur rumah sakit setempat," ujarnya.
Hingga saat ini perwakilan warga dan anggota Komisi Kesejahteraan masih rapat dengar pendapat atas permasalahan kesehatan yang menimpa warga miskin di Surabaya ini.
DINI MAWUNTYAS
Mereka menuntut Pemerintah Kota Surabaya memberikan biaya pengobatan gratis kepada pasien miskin yang berobat di rumah sakit umum daerah (RSUD) Surabaya.
Selain membawa poster yang berisi "Cabut Perwali No.16/2009", "Uang sehatku dirampok perda bangsat", "Mlarat sekarat digarap pejabat bangsat", mereka juga berorasi dan bernyanyi-nyani.
Salah satu pengunjuk rasa, Alfiyah mengatakan warga miskin menuntut Peraturan Walikota Surabaya No. 16/2009 tentang pelayanan kesehatan dicabut. Kata dia, dalam salah satu pasal disebutkan warga miskin non kuota jaminan kesehatan masyarakat yang bisa dilayani gratis oleh rumah sakit hanya pasien yang mengidap penyakit yang mengancam jiwa.
"Kalau penyakitnya tidak parah, rumah sakit tidak mau memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin," kata Alfiyah disela-sela unjuk rasa.
Kordinator unjuk rasa, Agus Purnomo mengatakan hingga saat ini pelayanan kesehatan bagi warga miskin masih dipinggirkan. Rumah sakit, kata dia, seringkali beralasan kehabisan obat saat diminta menangani pasien miskin.
"Kami minta komitmen dewan kepada warga miskin. Realisasikan janji-janji saat berkampanye dulu," kata dia dalam orasinya.
Tak puas hanya berada dihalaman kantor Dewan, para pengunjuk rasa yang terdiri dari bapak-bapak, ibu-ibu serta anaknya dan para pemuda mendesak masuk ke kantor Dewan untuk manyampaikan aspirasinya secara langsung.
Setelah melakukan negoisasi, akhirnya perwakilan pengunjuk rasa ditemui oleh anggota Komisi Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Surabaya.
"Pengobatan gratis hanya di rumah sakit daerah milik Pemkot Surabaya bukan rumah sakit milik provinsi," kata Baktiono, Ketua Komisi Kesejahteraan DPRD Surabaya kepada pengunjuk rasa.
Politisi PDI Perjuangan ini menjamin seluruh warga miskin bisa berobat gratis ke rumah sakit milik Pemkot Surabaya. "Jika ada yang tidak bisa masuk, saya akan langsung menegur rumah sakit setempat," ujarnya.
Hingga saat ini perwakilan warga dan anggota Komisi Kesejahteraan masih rapat dengar pendapat atas permasalahan kesehatan yang menimpa warga miskin di Surabaya ini.
DINI MAWUNTYAS
