Tifatul: UU Informasi dan Transaksi Elektronik Sebaiknya Dikoreksi

Reporter

Editor

Selasa, 29 Desember 2009 17:05 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menyatakan sebaiknya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ditelaah lagi. Ia meminta agar bagian yang kurang dari undang-undang ini dikoreksi.

Menurut Tifatul dalam catatan akhir tahun Departemen Komunikasi dan Informatika di Jakarta, hari ini (29/12), merupakan proses yang wajar terjadi di banyak negara, ketika ada undang-undang yang dianggap tidak layak akan direvisi.

Apalagi peraturan hukum pidana tentang pencemaran nama baik sebenarnya sudah ada di peraturan hukum positif. "Undang-undang ITE sebenarnya dibentuk agar ICT (information and communication technology) tidak digunakan untuk tindak kriminal seperti pencurian atau pembobolan, bukan untuk kasus-kasus pencemaran nama baik," terang dia.

Sebelumnya, Prita Mulyasari dituntut dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik akibat keluhan melalui surat elektronik soal pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutera Tangerang. Prita digugat Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutra karena diduga mencemarkan nama baik Rumah Sakit. Namun, hari ini Pengadilan Negeri Tangerang memutuskan Prita bebas dari segala dakwaan tersebut.

KARTIKA CANDRA

Berita terkait

Tak Sembarang Perkara Pidana Bisa Menggunakan Restorative Justice

1 Oktober 2022

Tak Sembarang Perkara Pidana Bisa Menggunakan Restorative Justice

Walau tergolong produk hukum yang baru di Indonesia, restorative justice telah diterapkan dalam beberapa perkara pidana

Baca Selengkapnya

Inovasi Ini, Bantu Masyarakat Lebih Melek Hukum

11 Oktober 2017

Inovasi Ini, Bantu Masyarakat Lebih Melek Hukum

Lawble, merupakan inovasi pada aplikasi teknologi hukum digital yang bertujuan membantu masyarakat Inonesia lebih paham hukum.

Baca Selengkapnya

Kapolda Iriawan: Kasus Antasari Azhar Sudah Inkrah

15 Februari 2017

Kapolda Iriawan: Kasus Antasari Azhar Sudah Inkrah

Kapolda Metro Iriawan mengatakan sudah beberapa kali mempertanyakan barang bukti berupa telepon genggam, namun hal itu tak bisa ditunjukkan Antasari.

Baca Selengkapnya

Pekan Depan, Draf Kebijakan Hukum Dipaparkan ke Presiden  

5 Oktober 2016

Pekan Depan, Draf Kebijakan Hukum Dipaparkan ke Presiden  

Nantinya, paket kebijakan hukum itu dapat berupa revisi undang-undang, pembentukan badan hukum, atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Baca Selengkapnya

Jokowi: Kalau Terima Revisi PP Remisi, Saya Kembalikan  

22 September 2016

Jokowi: Kalau Terima Revisi PP Remisi, Saya Kembalikan  

"Saya belum tahu detail isinya, tapi sudah saya jawab, kembalikan saja," ujar Presiden sambil tertawa.

Baca Selengkapnya

Tiga Sebab Penegakan Hukum Indonesia Menurun Versi Muladi  

28 Mei 2016

Tiga Sebab Penegakan Hukum Indonesia Menurun Versi Muladi  

Mantan Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional Muladi menilai penegakan hukum di Indonesia sangat menyedihkan.

Baca Selengkapnya

Soal Usia Nikah Perempuan, Hakim Maria Dissenting Opinion  

18 Juni 2015

Soal Usia Nikah Perempuan, Hakim Maria Dissenting Opinion  

Undang-Undang Perkawinan dinilai tak relevan. Memunculkan masalah hukum, kesehatan, dan psikologis.

Baca Selengkapnya

Ini Terobosan Kabupaten Purwakarta: Bentuk Mahkamah Adat  

12 Juni 2015

Ini Terobosan Kabupaten Purwakarta: Bentuk Mahkamah Adat  

Ada lima desa yang tahun ini menerapkan mekanisme restorative justice, atau peradilan yang memulihkan, dengan prinsip dasar mediasi.


Baca Selengkapnya

TNI Masuk Penegak Hukum, Jaksa Agung : Lihat UU Saja

14 Mei 2015

TNI Masuk Penegak Hukum, Jaksa Agung : Lihat UU Saja

Anggota TNI yang masuk ke KPK harus pensiun dari TNI.

Baca Selengkapnya

Efek Putusan MK, KPK Tambah Anggota Biro Hukum  

29 April 2015

Efek Putusan MK, KPK Tambah Anggota Biro Hukum  

Saat ini KPK hanya mempunyai sebelas anggota biro hukum. Jumlah ini dinilai jauh dari ideal.

Baca Selengkapnya