Presiden Megawati Akan Pantau Banjir di DKI dari Udara
Reporter
Editor
Senin, 21 Juli 2003 10:03 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Megawati Soekarnoputri akan memantau situasi banjir ibukota Jakarta melalui udara Kamis (31/1) siang. Menurut sumber resmi istana kepresidenan, presiden akan berangkat pada pukul 15.00 WIB, dengan menaiki helikopter dari kawasan silang Monas Jakarta. Setelah memantau Jakarta dari udara, helikopter yang membawa presiden akan mendarat di Bandara Halim Perdana Kusumah. Setelah itu, presiden akan langsung menuju Posko Banjir Jakarta Timur di Jalan Dewi Sartika, Gang Arus. Dalam pemantauan itu presiden akan didampingi Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Soenarno, Menteri Kesehatan Achmad Sujudi, Menteri Sosial Bachtiar Chamsjah, dan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nabiel Makarim. Hingga laporan ini diturunkan, belum diperoleh kepastian kapan presiden akan berkunjung ke Posko Banjir tersebut. Kabarnya suami presiden Taufik Kiemas dan putrinya Puan Maharani akan turut serta dalam kunjungan itu. (Dara Meutia Uning-Tempo News Room)
Berita terkait
Auditor BPK Disebut Minta Rp 12 Miliar untuk Menerbitkan WTP Kementerian Pertanian era Syahrul Yasin Limpo
1 menit lalu
Auditor BPK Disebut Minta Rp 12 Miliar untuk Menerbitkan WTP Kementerian Pertanian era Syahrul Yasin Limpo
Permintaan itu agar Kementerian Pertanian mendapat predikat WTP dari BPK karena ada kejanggalan anggaran proyek food estate era Syahrul Yasin Limpo.
Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya
6 menit lalu
Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya
Hakim MK Arief Hidayat mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap di pilkada 2024. Arief mencontohkan Sirekap juga sempat menjadi polemik dalam sengketa pilpres 2024.
Bertemu Pemerintah Belanda, AMAN Kaltim Minta Pastikan Komitmen Lindungi Masyarakat Adat sebelum Investasi di IKN
7 menit lalu
Bertemu Pemerintah Belanda, AMAN Kaltim Minta Pastikan Komitmen Lindungi Masyarakat Adat sebelum Investasi di IKN
AMAN Kaltim meminta pemerintah Belanda memastikan komitmen pemerintah Indonesia melindungi masyarakat adat sebelum berinvestasi di proyek IKN Nusantara.
