TEMPO Interaktif, Jakarta - Pengusaha didesak berperan aktif memberantas korupsi. Pasalnya, suplai dana dalam praktek korupsi bersumber dari sektor swasta. "Kita sering mengabaikan sektor swasta, padahal praktek korupsi juga dilakukan di sana," ujar Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia Todung Mulya Lubis dalam peluncuran Laporan Korupsi Global di Menara Kadin, Rabu (7/10).
Ia mengatakan, 60 persen eksekutif bisnis di Mesir, India, Indonesia, Maroko, Nigeria, dan Pakistan mengaku harus melakukan suap ketika berhubungan dengan lembaga publik. Politisi dan pejabat negara berkembang menerima suap bernilai total hingga US$ 40 miliar tiap tahunnya. "Bayangkan berapa banyak kontribusi yang bisa dilakukan dengan uang senilai itu, misal untuk membangun infrastruktur dan sebagainya," kata dia.
Sekretaris Jenderal Transparency Teten Masduki menyampaikan laporan tersebut menemukan lobi-lobi kotor yang melemahkan legitimasi pemerintah. "Pelaku bisnis kuat dapat mengendalikan kebijakan dan pemerintahan," ucapnya. Dengan begitu, terhalanglah terciptanya keputusan demokratis. "Itu ancaman bagi akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan."
Masalah lain yang perlu dibenahi, kata ekonom INDEF Iman Sugema, ialah ekspor korupsi dari negara maju ke negara berkembang. "(Pengusaha) di negara maju seperti Singapura dan Amerika Serikat bisa bersih, tapi saat mereka berbisnis di negara berkembang, justru lebih kotor dibanding pemain lokal," tuturnya.
Transparency menyarankan beberapa langkah bagi dunia bisnis. Pengusaha diminta rutin dan terbuka melaporkan kegiatan kepatuhannya terhadap hukum, kegiatan lobi dan finansial politik, dan penerimaan serta pembayaran terhadap pemerintah. Pebisnis pun diharapkan berkomitmen membuka laporan itu untuk dapat dimonitor dan diverifikasi. Adapun pemerintah didesak menegakkan aturan dan mengukur kinerjanya dengan perangkat yang inovatif dan cerdas. Negara-negara juga seharusnya memperkuat kerja sama internasional dan membangun kerja sama yang betul-betul global.
Dalam bagian mengenai Indonesia, laporan Transparency menyoroti beberapa hal. Antara lain, Undang-undang Partai Politik meningkatkan batas sumbangan yang bisa diberikan individu dan korporasi. Batas sumbangan dari individu menjadi Rp 1 miliar, berlipat sepuluh kali dari batasan sebelumnya. Perusahaan diperbolehkan menyumbang hingga Rp 5 miliar, jauh dari limit maksimal sebelumnya yang Rp 750 juta. Donasi dari anggota partai pun tak dibatasi, sehingga dikhawatirkan memuluskan jalan bagi pembelian kursi di partai dan parlemen.
Korupsi dinilai berkontribusi merusak alam, karena tak sedikit kasus yang menunjukkan pengusaha melakukan pembalakan liar dan penyuapan terhadap pejabat publik untuk mendapatkan ijin penebangan hutan. Selain itu, korupsi berperan pula menurunkan tingkat keselamatan penumpang pesawat terbang, karena sertifikasi kelaikan pesawat bisa didapat melalui jalan belakang.
BUNGA MANGGIASIH
