TEMPO Interaktif, Jakarta:Memisahkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dari rakyat, menurut Wakil Presiden (Wapres) Hamzah Haz, merupakan pendekatan baru dalam penyelesaian konflik di Aceh pasca pelaksanaan Undang-Undang Nanggroe Aceh Darusalam (NAD). Pendekatan kesejahteraan, kata wapres, salah satu strategi memisahkan GAM dengan rakyat. Sedangkan operasi militer hanya sebagai langkah pendukung. Pemerintah, tandas wapres, tak akan tinggal diam apabila GAM tetap menggunakan pendekatan kekerasan. “Tetapi langkah dialog tetap dijalankan,” katanya kepada pers, seusai menunaikan salat Jumat di Masjid Asyafiiyah Tebet, Jakarta, Jumat (4/1). Sedangkan, menanggapi usulan Gubernur Aceh Abdullah Puteh beberapa waktu lalu agar didirikan Komando Daerah Militer (Kodam) tersendiri di Aceh, Hamzah mengatakan tidak ada masalah. “Sepertinya juga tidak ada masalah yang menghambat dari kalangan TNI sendiri. Namun, itu juga memerlukan biaya” ujar dia. Kendati demikian, Hamzah meminta agar pendirian Kodam Iskandar Muda tersebut dipertimbangkan efektifitasnya. “Kalau itu (Kodam) memang diperlukan untuk pengamanan Aceh dan rakyat pendiri yang minta, Pemerintah akan sami’na wa atho’na (dengar dan laksanakan-Red)” ujarnya. Ditanya pendapatnya, apakah pendirian Kodam itu sudah dianggap perlu, Hamzah menyatakan dirinya akan melihat secara langsung bagaimana efektifitasnya nanti. Hamzah sendiri dijadwalkan pada tanggal 15-16 Januari 2002, akan berkunjung untuk yang kedua kalinya ke Bumi Serambi Mekah tersebut. “Kalau memang bisa memecahkan masalah di sana dan sangat diperlukan, dalam tahun ini bisa saja [didirikan Kodam]” ungkap dia. (Dede Ariwibowo-Tempo News Room)