TEMPO.CO, Jakarta - Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) dikabarkan akan dideklarasikan dan pada Sabtu besok, 2 November 2024. GSN yang diketuai Rosan Roeslani ini nantinya akan menggantikan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024.

Adapun jaringan organisasi ini awalnya diusulkan langsung oleh Prabowo sebagai wujud transformasi dari TKN Prabowo-Gibran.

Sekretaris Jenderal GSN Bobby Gafur Umar mengatakan, kelompok relawan ini akan dideklarasikan dan dikukuhkan langsung oleh Presiden Prabowo pada Sabtu, 2 November 2024. Dia mengklaim, deklarasi itu akan dihadiri oleh 20 ribu undangan yang berasal dari seluruh Indonesia.

“(Yang akan hadir) seluruh komponen bangsa yang diundang, dan seluruh relawan, simpatisan, komunitas yang mendukung GSN,” kata Bobby dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Selasa, 29 Oktober 2024.

Terkait kemungkinan Prabowo menduduki posisi Ketua Dewan Pembina GSN, Istana Kepresidenan tidak mau banyak berkomentar. Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi hanya mengatakan, pembentukan GSN itu atas perintah dari Prabowo. Ia tak menjawab saat ditanya apakah Prabowo menerima posisi Ketua Dewan Pembina GSN.

“Yang jelas GSN atas perintahnya Pak Prabowo. Kalau apa jabatannya Pak Prabowo, tanya Bang Rosan (Rosan Roeslani). Karena ketuanya Bang Rosan,” kata Hasan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024.

Adapun peluncuran GSN menjadi rangkaian acara strategis Prabowo setelah pembekalan Kabinet Merah Putih di Magelang, Jawa Tengah, untuk membangun semangat perjuangan, persatuan, dan solidaritas nasional.

Ide pembentukan GSN sendiri diutarakan Prabowo saat acara berbuka puasa bersama TKN di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan,Senin, 25 Maret 2024. Ketika itu Prabowo mengusulkan GSN dibentuk sebagai paguyuban yang terdiri dari semua suku, semua agama, semua ras, dan semua daerah.

"TKN memang harus berakhir karena kampanye sudah selesai. Akan tetapi, jaringan ini, paguyuban ini, saya mohon jangan bubar. Saya mengusulkan paguyuban ini bernama Gerakan Solidaritas Nasional," ucap Prabowo saat itu.

Terkait Prabowo dan GSN itu mendapatkan tanggapan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari. Berikut respons mereka.

<!--more-->

PDIP: Sebaiknya konsentrasi di pemerintahan

Ketua DPP PDIP Aria Bima menanggapi keterlibatan Prabowo atas berdirinya GSN. Dia mengingatkan keberadaan paguyuban yang berisi para relawan Prabowo saat Pilpres 2024 itu tidak menghambat tata kelola pemerintahan di masa transisi.

"Pak Prabowo sebaiknya konsentrasi dulu di pemerintahan yang baru, bagaimana fungsi pemerintahanya berjalan dengan baik. Bagaimana para menteri bisa menjabarkan visi misinya dalam bentuk kebijakan," kata Aria saat ditemui di kompleks gedung DPR, Kamis, 31 Oktober 2024.

Aria menyarankan agar Prabowo fokus memantau kinerja para menteri selama 100 hari pertama pemerintahannya. Menurutnya, Prabowo harus memberikan perhatian lebih terhadap kinerja para menteri dan wakil menteri yang jumlahnya mencapai 108 orang.

"Yang diperhatikan tidak saja soal teknokratiknya, tapi amati satu per satu menteri-menteri, bagaimana integritasnya," katanya.

Anggota Komisi II DPR ini mengatakan integritas para pembantu presiden sangat menentukan keberlangsungan eksekusi kebijakan.

Selain itu, kepercayaan publik kepada pemerintahan Prabowo, lanjut Aria, juga ditentukan dari integritas para menteri dalam menjalankan kewenangannya.

"Soal integritas para menteri, ini yang harus diperhatikan, jangan tambah dulu dengan pekerjaan yang lain," ujar Aria.

Aria tidak mempermasalahkan hadirnya GSN sebagai perkumpulan yang menghimpun para relawan Prabowo. Namun demikian, dia menegaskan kehadiran GSN diharapkan tidak menambah porsi koalisi gemuk yang dibentuk Prabowo.

"Tapi kalau sekadar kumpul-kumpul dan tidak mengganggu konsentrasi yang monggo-monggo saja. Saya kira dengan Gerindra dan partai pengusung sudah cukuplah," ujarnya.

Pakar: Prabowo tak boleh rangkap jabatan

Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, menilai secara etik Prabowo tidak boleh merangkap jabatan di lembaga atau organisasi apapun. Tujuannya agar jauh dari konflik kepentingan.

Feri menyampaikan ini saat menanggapi posisi Prabowo sebagai Ketua Dewan Pembina GSN. Pada prinsipnya, kata dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas ini, presiden merupakan milik bersama rakyat Indonesia.

“Presiden tidak boleh dibuat sebagai alat representatif bagi ormas tertentu. Itu bisa muncul pemanfaatan nama besarnya hingga nanti ormas tertentu dapat proyek dan segala macamnya,” kata Feri ketika dihubungi Tempo pada Rabu malam, 30 Oktober 2024.

Prabowo, ucap Feri, mestinya menyatakan ormas-ormas yang membawa namanya itu terlarang. Tujuannya agar Prabowo tidak terlibat atas kepentingan ormas.

“Kalau presiden membiarkan ormas memakai nama besarnya, fotonya untuk konflik kepentingan di bisnis tertentu, itu kalau disengaja bisa berdampak kepada presiden. Bahkan presiden bisa dipermasalahkan oleh parlemen,” katanya.

DANIEL A. FAJRI | NANDITO PUTRA | HANIN MARWAH

Pilihan Editor: GSN Disebut Akan Bantu Eksekusi Kebijakan Strategis Pemerintahan Prabowo