TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan belum bisa memastikan jadwal pertemuan presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Kabar pertemuan Prabowo-Mega disebut-sebut dilakukan sebelum pelantikan Prabowo-Gibran Rakabuming 20 Oktober 2024.

Dasco menuturkan Prabowo masih disibukkan dengan penyusunan nomenklatur kementerian dan menentukan orang-orang yang akan dipilih untuk masuk ke dalam kabinet.

"Sehingga waktu-waktu untuk pertemuan dan lain-lain juga dihitung, kemudian tidak menyita waktu untuk penyusunan nomenklatur yang seharusnya H-5 sudah selesai," kata dia di Kompleks Parlemen, Jakarta, seperti dilansir Antara, Senin, 30 September 2024.

Calon menteri Prabowo sendiri, menurutnya, baru diketahui pada H-5 sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024. Postur kabinet, kata dia, meliputi jumlah kementerian, nomenklatur kementerian, hingga nama-nama calon menteri. Menurut Dasco semua itu secara resmi diumumkan sendiri oleh Prabowo setelah dilantik.

"Jumlah nomenklatur kementerian sampai dengan saat ini masih dinamis. Sehingga kalau ditanya berapa, saya belum bisa menjawab," kata Dasco

Menurut Dasco Ketua Umum Partai Gerindra itu sedang menjaga ritme dan staminanya untuk persiapan pelantikan presiden. Artinya, kata dia, Prabowo tidak akan berpergian ke luar negeri atau ke luar kota sebelum dilantik.

Dasco menjamin Prabowo akan melanjutkan program-program pemerintahan Presiden Joko Widodo yang sudah baik. Adapun program yang belum sempurna akan diperbaiki oleh Prabowo di periode mendatang.

"Tentunya kita akan masukan yang baik, dan juga kemudian memasukkan beberapa terobosan yang ditunggu oleh rakyat," kata Dasco.

Sementara itu Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Eriko Sotarduga mengatakan keputusan kapan bertemu Prabowo tergantung sikap Megawati.

"Sampai saat ini, saya harus jujur. Sampai kemarin, tadi saya juga bicara-bicara sama Bung Ronny dengan teman-teman, belum ada," kata Eriko dalam keterangannya di Jakarta, Kamis pekan lalu. "Itu adalah hak prerogatif kebijaksanaan dari Ibu Ketua Umum. Kita tunggu bersama saja."

Ihawal apakah PDIP akan berkoalisi dengan Prabowo ataukah di luar pemerintahan, Eriko berujar partainya tidak mengenal terminologi koalisi dan oposisi dalam konteks ketatanegaraan. "Secara ketentuan hukum tidak ada yang namanya koalisi dan oposisi," kata Eriko.

Eriko meminta masyarakat menanti perkembangan pertemuan dua tokoh tersebut. Yang pasti, sambung Eriko, hubungan Megawati dengan Prabowo tidak ada masalah.

"Kalau secara pribadi, saya tahu persis Ibu Ketua Umum dengan Pak Prabowo itu sangat dekat. Bahkan bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa pada saat kepulangan Pak Prabowo juga, kan, pada saat zaman Ibu Mega, pemerintahan,” ucap dia.

Pilihan Editor: Sekjen Gerindra Akui Prabowo Pertimbangkan Relawan Jadi Menteri