TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani tampak menangis saat menyampaikan pidato terakhirnya dalam rapat paripurna DPR penutupan masa sidang I tahun 2024-2025 keanggotaan DPR 2019-2024 pada Senin, 30 September 2024. Puan tampak menyeka air matanya di hadapan anggota rapat paripurna.

Selama lima tahun bekerja, Puan mengakui tidak semua dapat dilaksanakan dengan sempurna oleh DPR. DPR, kata dia, harus terus menyempurnakan diri, menerima kritik dan otokritik, memperbaiki segala kekurangan, meningkatkan kualitas kelembagaan, serta semakin memenuhi harapan rakyat.

"Kami juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan kami selama menjalankan tugas. DPR RI akan selalu menyempurnakan diri agar semakin dekat dengan harapan rakyat," kata Puan dalam rapat paripurna.

Dia juga mengapresiasi kerja sama para anggota DPR selama lima tahun terakhir. Menurut dia, DPR bisa tetap menjaga dinamika yang harmonis dan konstruktif dalam menjalankan tugas konstitusional. "Kami, pimpinan DPR RI, juga memohon maaf apabila selama memimpin terdapat hal-hal yang kurang berkenan bagi anggota DPR RI ataupun bagi fraksi-fraksi."

Dia berharap DPR dapat berbenah untuk penyempurnaan. Besok tepatnya Selasa, 1 Oktober 2024 adalah hari pelantikan anggota DPR terpilih 2024-2029. Mereka akan mengucapkan sumpah janji di hadapan sidang paripurna dewan untuk memulai masa tugas anggota lima tahun ke depan.

Ketua DPP PDIP itu mengucapkan selamat bertugas kepada anggota DPR terpilih periode 2024—2029. "Bagi anggota DPR yang belum terpilih kembali, selamat bekerja dan mengabdikan diri di tempat tugas yang baru. Terus menjalankan komitmennya membangun Indonesia, terus mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong," tutur Puan.

Puan menyebut, tak perlu menjadi luar biasa untuk memulai kerja membangun Indonesia. Bagi dia, yang terpenting adalah memulai kerja untuk dapat menjadikan Indonesia luar biasa. "Marilah kita terus mengambil peran dan kerja bersama dalam menjaga, merawat, dan membangun Indonesia."

Pilihan editor: Akademisi Dorong Netralitas Penyelenggara dan Penegak Hukum di Pilkada Banten