TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo, tidak mau banyak berkomentar mengenai peluang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bergabung ke pemerintahan mendatang. Jokowi menekankan hak istimewa Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melibatkan PDIP.

“Ditanyakan kepada Presiden terpilih, kewenangan itu hak prerogatif Presiden,” kata Jokowi, ditemui di Istana Merdeka, Jakarta, pada Sabtu, 21 September 2024.

PDIP menjadi satu-satunya partai yang belum menentukan sikap apakah akan bergabung ke pemerintahan Prabowo. Jokowi, yang sebelumnya dikenal sebagai kader PDIP, disebut pecah kongsi dengan partai banteng imbas Pilpres 2024.

Jokowi disebut-sebut membiarkan putranya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi Calon Wakil Presiden bagi Prabowo melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Proses pemilihan umum presiden dilalui dengan berbagai tudingan pengerahan aparat dan distribusi bansos oleh penguasa yang sering disampaikan PDIP. Istana berulang kali membantah tidak ada cawe-cawe kepala negara dengan kontestasi.

Siniar Bocor Alus Politik Tempo pada Sabtu, 21 September 2024, membahas rencana Prabowo membentuk Zaken Kabinet pemerintahan mendatang. Sejumlah politikus PDIP disebut-sebut sudah berkomunikasi diam-diam dengan Prabowo.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyebut jika kabinet pemerintahan Prabowo Subianto bakal didominasi oleh kalangan profesional. "Ya, bakal lebih banyak kelihatannya daripada yang kemudian dari partai politik," kata Dasco melalui pesan singkat belum lama ini.

Dasco menjelaskan, alasan Prabowo menginginkan kabinet pemerintahannya didominasi oleh kalangan profesional alias kabinet zaken, untuk mengakomodasi pelbagai program kerja yang dijanjikan mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu saat kampanye di pemilihan Presiden lalu.

Namun, Wakil Ketua DPR tersebut enggan menyebutkan rinci siapa saja figur profesional yang bakal diplot Prabowo masuk dalam jajaran kabinet pemerintahannya, Oktober mendatang. Ia mengatakan, Prabowo masih menggodok sejumlah nama tersebut.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Said Abdullah di Gedung DPR, Jumat, 13 September 2024, mengapresiasi langkah Prabowo membentuk Zaken Kabinet. Menurut Said, apa yang dimaksud dengan kabinet zaken, tidak serta merta berkomposisikan figur profesional yang berlatar belakang non-partai politik.

Alasannya, pada kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf terdapat pula figur profesional yang berasal dari kalangan partai politik. "Jadi jangan kemudian yang dianggap kalangan profesional itu dari non-partai," ujar Said.

Pilihan Editor: Wacana Kementerian Bertambah, Puan Sebut Buka Peluang Jumlah Komisi di DPR Berubah