TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Mohamad Guntur Romli merespons soal posisi partainya terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“PDI Perjuangan masih belum memutuskan berada di dalam atau luar pemerintahan,” kata Guntur saat dihubungi Tempo melalui aplikasi percakapan WhatsApp pada Sabtu, 21 September 2024.

Lebih lanjut, Guntur mengatakan bahwa sikap partai untuk menjadi oposisi atau pendukung pemerintahan bergantung kepada keputusan Megawati Soekarnoputri yang memiliki hak prerogatif selaku Ketua Umum PDIP.

“Biasanya ditetapkan di kongres yang akan diselenggarakan tahun depan,” kata Guntur.

Perihal kedudukan partainya dalam era pemerintahan baru, Guntur menambahkan bahwa pihaknya tidak ragu jika perlu berada di luar pemerintahan, sebab baik partai maupun Megawati sendiri memiliki sejarah panjang sebagai pihak yang berada di luar pemerintahan.

“Tidak perlu diragukan sikap kami soal itu, kalau memang harus berada di luar pemerintahan,” kata Guntur.

Menjelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024, muncul kabar wacana pertemuan yang akan dilakukan antara Ketua Umum Partai PDI Perjuangan dan Ketua Umum Partai Gerindra itu. Menyusul kabar pertemuan tersebut, muncul dugaan bahwa eks Presiden Indonesia ke-5 itu hendak meminta jatah kursi menteri pada kabinet Prabowo.

Menepis kabar tersebut, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Guntur Romli menyatakan bahwa pertemuan tersebut tidak bersifat transaksional.

“Pertemuan Ibu Mega dan Pak Prabowo bukan pertemuan transaksional,” kata Guntur saat dihubungi Tempo melalui aplikasi percakapan WhatsApp pada Sabtu, 21 September 2024.

Pilihan Editor: Satgas Damai Cartenz Sebut Soft Approach Jadi Cara Jitu Bebaskan Pilot Susi Air