TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah Anggota Panitia Khusus Angket Penyelenggaraan Haji 2024 atau Pansus Haji DPR akan berangkat ke Arab Saudi untuk menyelediki dugaan pelanggaran penyelenggaraan ibadah tahunan umat muslim tersebut oleh Kementerian Agama.

Menurut Anggota Pansus Haji John Keneddy Azziz, mereka akan bertolak ke Arab Saudi pada Rabu, 11 September 2024 sore ini. Mereka akan berada di Arab selama empat hari.

Aziz mengatakan selama di Arab Saudi, anggota Pansus akan mengecek fasilitas yang disediakan oleh rekanan Kementerian Agama selama penyelenggaraan ibadah haji 2024.

"70 persen objek yang kami periksa ini berada di Arab Saudi, kami akan menggali informasi dari mitra-mitra Kemenag di sana," kata Aziz saat ditemui di kompleks parlemen, Rabu, 11 September 2024.

Anggota DPR dari Fraksi Golkar ini mengatakan selama kunjungan ke Arab Saudi, pihaknya juga akan menyelidiki perihal pembagian kuota jemaah haji. Hal itu diperlukan untuk mengetahui alasan pemindahan 10 ribu jemaah haji reguler menjadi haji plus.

Aziz menjelaskan Kemenag beralasan pemindahan 10 ribu jemaah haji menjadi haji plus karena tenda di Mina tidak muat sehingga jemaah berdesakan. "Kami akan memverikasi apa betul gara-gara tenda tidak cukup terus dipindahkan ke haji plus. Kita harus tahu apa penjelasan dari Kementerian Haji dan Umroh di Arab Saudi," ujarnya.

Selain itu, kata Aziz, Pansus juga akan mengecek fasilitas penunjang ibadah haji seperti hotel, katering, dan kondisi asrama jemaah di Arafah, Musdalifah dan Minna.

"Jadi objek yang diperiksa 70 persen ada di Arab Saudi. Kami nanti akan bertemu dengan Kementerian Haji dan Umroh, KJRI, Sarikah Mashari. Kita akan gali informasi dari Syarikah Masyariq," katanya.

Aziz menambahkan penggalian informasi di Arab Saudi berperan penting agar masalah dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji 2024 bisa terungkap. "Pansus tidak selesai di sini saja. Kalau selesai di sini fitnah jatuhnya. Kami akan mengonfirmasi apa yang terjadi di lapangan," kata Aziz.

Pilihan Editor: Pansus Haji DPR Buka Suara Soal Rapat Tertutup dengan Penyelenggara Haji Khusus