TEMPO.CO, Jakarta - Agenda pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dipastikan bakal terlaksana.

Kepastian pertemuan antara ketua umum partai itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Puan Maharani dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.

"Ya, akan (ada pertemuan). Insyaallah," kata Puan di Gedung DPR, Selasa kemarin, 10 September 2024.

Namun, putri Megawati itu tak menyebutkan rinci kapan waktu dua tokoh tersebut akan terlaksana. Ia hanya menyebutkan pertemuan akan dilakukan jika sudah pada waktunya.

"Akan ada pertemuan, Insyaallah iya. Silaturahmi kan penting," ujar Puan.

Sebelumnya, pada Senin, 9 September 2024, Muzani mengatakan, pertemuan antara Megawati-Prabowo bakal terlaksana sebelum Prabowo dilantik menjadi Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Apa yang dibahas?

Baik Puan maupun Muzani enggan berkenan menjelaskan agenda rinci dari pertemuan antara Megawati-Prabowo nantinya. Puan mengatakan, pertemuan hanya sebatas silaturahmi.

"Bahwa akan ada pembicaraan ke situ (agenda politik) kita tunggu saja. Tetapi, pada intinya sekadar silaturahmi," kata Puan.

Senada Puan, Muzani menyebut, kemungkinan dalam pertemuan keduanya akan terjadi pembicaraan politik, termasuk membahas kemungkinan PDIP bergabung dengan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.

"Ditunggu saja," kata Muzani, seperti dikutip dari Antara.

Merujuk laporan Majalah Tempo edisi 2-8 September 2024 disebutkan bahwa Megawati sempat berkomunikasi dengan Prabowo setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024. Putusan MK tersebut memberikan PDIP "lampu hijau" untuk mengusung kader secara mandiri di pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024.

Dua narasumber, yaitu petinggi PDIP dan pemimpin partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengatakan, Megawati mengirimkan pesan khusus kepada Prabowo pada 21 Agustus 2024.

Isinya, Megawati menyatakan, PDIP tak akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta apabila Prabowo menyetujui putusan MK. Saat itu, pemerintah dan DPR berniat merevisi UU Pilkada untuk menggagalkan putusan MK.

Malam itu pula, Prabowo memanggil orang dekatnya di Partai Gerindra, yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, dan Sugiono ke rumah dinasnya. Prabowo menyatakan tak mendukung pengesahan revisi UU Pilkada. Esoknya, Dasco mengumumkan pengesahan revisi UU Pilkada batal dilakukan.

PDIP yang sempat digadang akan mengusung Anies, akhirnya memajukan Sekretaris Kabinet Pramono Anung dengan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang diusung PDIP. Keduanya merupakan kader partai banteng.

Pilihan Editor: Ahmad Muzani Gerindra Sebut Megawati-Prabowo akan Bertemu Sebelum Pelantikan