TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengunjungi kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jalan Raden Saleh, Jakarta, Sabtu petang, 31 Agustus 2024. Kedatangan ini dilakukan Ma'ruf menjelang adanya isu digelarnya muktamar tandingan pada awal September 2024 yang bakal mengambil alih PKB.

Ma'ruf Amin tiba di Kantor DPP PKB sekitar pukul 15.45 WIB didampingi kawalan kepolisian. Beberapa waktu sebelum kedatangan, kantor DPP PKB pun sempat disterilisasi aparat kepolisian.

Saat turun dari kendaraannya, Wapres Maruf langsung disambut di depan pintu gedung kantor DPP PKB oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid, serta Ketua DPP PKB Abdul Halim Iskandar.

Ketiga petinggi PKB itu pun tampak mencium tangan petinggi negara yang juga merupakan tokoh umat Muslim tersebut.

Saat ini, Ma'ruf Amin telah disepakati menjadi Ketua Dewan Syuro DPP PKB pada oleh Muktamar PKB di Bali, 24-25 Agustus 2024.

Setelah menerima penyambutan, Wapres Ma'ruf pun langsung masuk ke gedung DPP PKB didampingi pengawalan dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Aparat kepolisian dari Brimob pun juga mengamankan lokasi sekitar Kantor DPP PKB itu.

Sebelumnya, mantan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Lukman Edy mengatakan bahwa muktamar ulang PKB pada 2-3 September 2024 di Jakarta akan mengundang Presiden Joko Widodo.

"Kami punya rencana muktamar yang akan kami buat dibuka oleh PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), dan nanti ditutup oleh Presiden," kata Lukman di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Selasa (27/8).

Muktamar di Jakarta itu akan mendorong calon ketua umum PKB selain Muhaimin Iskandar yang telah menjabat sekitar 20 tahun.

"Nanti kami akan dorong sebanyak-banyaknya calon ketua umum yang kemudian akan dipilih secara demokratis di muktamar. Tokoh-tokohnya banyak, tokoh-tokoh terbaik PKB, tokoh-tokoh terbaik NU, baik yang sudah beredar selama ini, misalnya ada Khofifah, ada Yenny Wahid, ada Saifullah Yusuf," kata Lukman.

Pilihan editor: Gimik Politik Jokowi di Akhir Jabatan