TEMPO.CO, Jakarta - Langkah Anies Baswedan ke Pemilihan Gubernur atau Pilgub Jakarta ternyata tak mulus. Setelah ditinggal PKS, NasDem dan PKB, sempat timbul harapan baru bagi Anies akan diusung PDI Perjuangan menyusul terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi. Namun kini peluang itu menipis.

“Kans tinggal nol koma persen,” kata salah seorang tim yang dekat dengan Anies saat dihubungi, Selasa, 27 Agustus 2024.

Menipisnya kans tersebut, kata dia, karena faksi-faksi di PDIP belum satu suara soal pengusungan Anies. Sumber itu meminta Tempo mengontak juru bicara Anies, Syahrin Hamid, untuk mengonfirmasi kabar tersebut.

Namun Syahrin enggan berkomentar banyak. “Lebih tepatnya soal ini ditanyakan pada PDI Perjuangan,” ujar Syahrin.

Anies sempat merapat ke kantor Dewan Pimpinan Pusat PDIP pada Senin kemarin, 26 Agustus 2024 bersamaan dengan acara pengumuman bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah tahap 3. Santer dikabarkan ia akan dipasangkan dengan kader partai tersebut, Rano “Si Doel” Karno.

Tetapi Anies dan Rano tak muncul di panggung untuk menerima penugasan dari Ketua Umum Megawai Soekarnoputri. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat membenarkan Anies datang ke DPP, namun ia masih diminta berdiskusi dengan Rano di ruangan lain. Mantan Wali Kota Blitar itu meminta publik menunggu keputusan Megawati dalam dua hari ini.

Malam harinya muncul pemberitaan bahwa PDIP ingin mengusung kadernya sendiri sebagai cagub, yakni Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo. “Sampai malam ini Pramono Anung, enggak tahu 1-2 hari ke depan ya,” kata sumber Tempo yang lain melalui pesan WhatsApp sambil mengirimkan emoticon tertawa lebar.

Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey menuturkan partainya akan mengusung Pramono Anung – Rano Karno. "Iya (akan mengusung Pramono-Rano Karno di Pilkada Jakarta)," kata Olly pada Kantor Berita Antara.

Guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Hotman Siahaan menduga ada desakan orang-orang berpengaruh atau faksi-faksi di PDIP yang nampaknya enggan Anies diusung. Alasannya, kelompok ini belum dapat merupakan pilgub sebelumnya.

Kedua, kata Hotman, PDIP merasa sudah dapat mencalonkan cagub, mengapa tidak mendorong kadernya sendiri. Namun bila PDIP mencalonkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang tingkat keterpilihannya nomor dua tertinggi setelah Anies, juga timbul keraguan.

Walau pun dari hasil survei Ahok masih di atas Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju plus, menurut Hotman mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan dengan mudah dijadikan sasaran tembak atas kasus yang pernah dialami beberapa waktu lalu.

Adapun soal sosok Pramono Anung, Hotman tak meragukan kesetiannya pada partai. Tapi dalam konteks pilgub Jakarta, Hotman mempertanyakan posisi politikus asal Kediri, Jawa Timur itu. “Saya rasa PDIP sedang menghadapi dilema, terutama bagaimana sulitnya memberikan masukan pada Megawati,” tutur Hotman saat dihubungi.

Hotman mengatakan PDIP dihadapkan pada pilihan yang berat dalam pilgub Jakarta ini, yakni antara Anies atau kader sendiri. Jika pilihannya untuk simbol perlawanan terhadap Jokowi, Anies lebih pas. Tapi apakah simbol perlawanan itu sudah cukup mengobati perasaan trauma orang-orang PDIP pada pilkada sebelumnya, itu masalah lain.

“Kan di situ menurut saya masalahnya. Toh mereka punya calon, toh bisa maju sendiri, kenapa harus nebeng ke orang yang, kasarannya, surveinya tinggi? Dalam situasi seperti ini, secara ideologis diametral, dilematis betul saya kira Megawati,” kata Hotman.

Pilihan Editor: Teka-teki Pertemuan Anies dan Rano Karno di Markas PDIP, Ini yang Dibahas