Menanti Keputusan Megawati Soal Nasib Anies Baswedan di Pilkada Jakarta

Reporter

Magang KJI

Editor

Juli Hantoro

Senin, 26 Agustus 2024 07:50 WIB

Mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan pada acara seremonial dan penyerahan trofi World Habitat Award 2024 kolaborasi multipihak untuk perubahan kebijakan perumahan Jakarta di Kampung Susun Akuarium, Penjaringan, pada Ahad, 25 Agustus 2024. TEMPO/ Mochamad Firly Fajrian

TEMPO.CO, Jakarta - Nasib Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta tinggal menunggu keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Anies hingga kini sudah mendapat dukungan dari Partai Buruh dan Partai Hanura pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60.

"Kalau untuk calon Gubernur DKI Jakarta sampai saat ini keputusan masih dipertimbangkan Ibu Megawati," kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di ICE BSD, Ahad, 25 Agustus 2024.

Ibarat menu makanan, Ahmad mengatakan, DPP PDIP hanya membantu Megawati menyiapkan menu menu masakan mengenai komposi, simulasi calon kepala daerah, termasuk Jakarta. "Anies masuk dalam menu yang kami sajikan untuk dipertimbangkan sebagai kandidat calon gubernur DKI Jakarta," ucapnya.

Ahmad mengatakan, sebagai pihak yang ditugasi partai PDIP terkait memilih kandidat calon gubernur Jakarta, proses yang telah berjalan cukup panjang. Ia telah berkomunikasi intensif dengan ketua umum PKB Muhaimin Iskandar yang lebih awal mengusung Anies. "Bahkan pascaputusan MK, kami terus berkomunikasi," ujarnya.

Ahmad mengatakan, calon gubernur DKI akan diumumkan Megawati berbarengan dengan pengumuman rekomendasi calon gubernur gelombang ke 3 dalam waktu dekat ini.

Advertising
Advertising

Sementara itu, Anies Baswedan hanya menjawab singkat saat ditanya soal rencana pertemuan dengan Megawati.

"Pokoknya nanti dikabari," kata Anies kepada Tempo kemarin.

Langkah Anies menuju Pilkada Jakarta sempat terganjal setelah tiga partai yang juga mengusungnya di Pilpres 2024, NasDem, PKS, dan PKB memilih balik badan. Ketiganya justru mengusung Ridwan Kamil berpasangan dengan kader PKS Suswono yang didukung Koalisi Indonesia Maju.

Namun Mahkamah Konstitusi kemudian mengeluarkan putusan Nomor 60 yang mengubah syarat dukungan partai politik di Pilkada. Lewat putusan itu PDIP yang sebelumnya tak bisa mencalonkan kandidat gubernur sendiri, lewat putusan itu kini bisa ikut mengusung calonnya sendiri.

Adapun Megawati sempat menyinggung soal Anies dalam pidatonya saat deklarasi para calon kepala daerah dari partai itu pekan lalu. Megawati bercerita, sebelum kegiatan pengumuman bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah gelombang kedua dilangsungkan di kantor Dewan Pimpiman Pusat PDIP ini, ada sekelompok yang menyambangi kantor DPP.

Kelompok yang disebut Megawati menamai diri sebagai Satgas Hitam tersebut membentangkan spanduk agar PDIP mendukung Anies Baswedan di pilkada Jakarta.

"Kalau mau sama PDIP, Pak Anies mau enggak nurut?" kata Megawati dalam pidatonya di kantor DPP PDIP, Kamis, 22 Agustus 2024.

Pada Sabtu pekan lalu , Anies menyambangi kantor DPD PDIP Jakarta. Anies tak menjelaskan secara eksplisit apakah pertemuan itu berkenaan dengan Pilkada 2024. "Belum tahu nanti kita bahas apa saja," kata dia di Kantor DPD PDIP, Sabtu.

Anies pun merespons pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal peluang dirinya diusung di Pilgub Jakarta 2024. Anies berujar ucapan Megawati merujuk pada konstitusi.

"Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan rujukan sama-sama," ucapnya Anies di Kantor DPD Jakarta, Jakarta Timur, pada Sabtu, 24 Agustus 2024.

Hari ini, PDIP akan mengumumkan calon gubernur dan wakil gubernur untuk gelombang ketiga. Apakah PDIP akan mencalonkan Anies?

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sangat mungkin mengusung Anies Baswedan di pemilihan gubernur Jakarta. Anies dan PDIP, yang sebelumnya dianggap kerap berseberangan disebut tinggal mengatur skenario politik.

“PDIP dan Anies sama-sama cocok. Tinggal bagaimana soal Anies, apakah Anies di-PDIP-kan atau tidak perlu jadi PDIP tapi warna politik sesuai PDIP. Dan soal siapa wakil Anies itu,” kata Adi dihubungi pada Ahad, 25 Agustus 2024.

Baca juga: Peta Baru Pilkada Jakarta

MOCHAMAD FIRLY FAJRIAN | SAVERO ARISTIA WIENANTO | JONIANSYAH | DANIEL

Berita terkait

Kegiatan Paslon Pilkada Jakarta 2024 Usai Hasil Survei Sebut Elektabilitas Mulai Naik-Turun

1 menit lalu

Kegiatan Paslon Pilkada Jakarta 2024 Usai Hasil Survei Sebut Elektabilitas Mulai Naik-Turun

Elektabilitas paslon Pilkada Jakarta 2024 naik turun. Mulai dari Ridwan Kamil-Suswono, Dharma Pongrekun-Kun Wardhan, sampai Pramono Anung-Rano Karno.

Baca Selengkapnya

'Jagoan' PDIP di Pilgub Jakarta dan Jateng Unggul Versi Survei Litbang Kompas

1 jam lalu

'Jagoan' PDIP di Pilgub Jakarta dan Jateng Unggul Versi Survei Litbang Kompas

Survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Andika-Hendi dan Pramono-Rano unggul atas rivalnya di Pilkada Jakarta dan Jateng.

Baca Selengkapnya

H-22 Pilkada 2024: Respons Ridwan Kamil yang Elektabilitasnya Nyaris Tersusul oleh Pramono Anung

2 jam lalu

H-22 Pilkada 2024: Respons Ridwan Kamil yang Elektabilitasnya Nyaris Tersusul oleh Pramono Anung

Ridwan Kamil angkat bicara soal posisinya dalam hasil survei Pilkada 2024 di DKI Jakarta yang berbalapan dengan Pramono Anung-Rano Karno.

Baca Selengkapnya

Pilkada Jakarta Disebut Berpotensi Dua Putaran, Apa Penyebabnya?

2 jam lalu

Pilkada Jakarta Disebut Berpotensi Dua Putaran, Apa Penyebabnya?

Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan paslon Pramono-Rano unggul dari RIDO dan Dharma-Kun di Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya

Respons Ridwan Kamil setelah Didukung Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin

3 jam lalu

Respons Ridwan Kamil setelah Didukung Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin

Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin menuturkan Ridwan Kamil adalah sosok yang tepat untuk memimpin Jakarta.

Baca Selengkapnya

Respons Poltracking soal Sanksi dari Dewan Etik Persepsi: Tidak Adil dalam Proses Penyelidikan

4 jam lalu

Respons Poltracking soal Sanksi dari Dewan Etik Persepsi: Tidak Adil dalam Proses Penyelidikan

Poltracking Indonesia menilai bahwa keputusan dewan etik Persepsi tidak adil.

Baca Selengkapnya

Poltracking Indonesia Dilarang Rilis Hasil Survei Tentang Pilkada Jakarta

15 jam lalu

Poltracking Indonesia Dilarang Rilis Hasil Survei Tentang Pilkada Jakarta

Persepi memberi sanksi kepada Poltracking Indonesia. Lembaga itu dilarang merilis hasil survei tentang Pilkada Jakarta tanpa persetujuan Persepi.

Baca Selengkapnya

Politikus Golkar Klaim KIM Plus Masih Solid Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta

16 jam lalu

Politikus Golkar Klaim KIM Plus Masih Solid Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta

Politikus Golkar Dave Laksono mengklaim dukungan KIM plus untuk Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta tetap solid.

Baca Selengkapnya

Pramono Pilih Politik Riang Gembira saat Kampanye, Klaim Tak Campuri Urusan Paslon Lain

16 jam lalu

Pramono Pilih Politik Riang Gembira saat Kampanye, Klaim Tak Campuri Urusan Paslon Lain

Pramono Anung mengklaim politik riang gembira itu menjadi ciri khas pasangan nomor urut 3 dalam berkampanye.

Baca Selengkapnya

Dewan Etik Persepi Ungkap Kronologi Penyelidikan Beda Hasil Survei Pilkada Jakarta antara LSI dan Poltracking

16 jam lalu

Dewan Etik Persepi Ungkap Kronologi Penyelidikan Beda Hasil Survei Pilkada Jakarta antara LSI dan Poltracking

Dewan Etik Persepi menggelar penyelidikan terhadap hasil survei LSI dan Poltracking di Pilkada Jakarta. Keduanya telah diperiksa.

Baca Selengkapnya