Prabowo Bilang Tak Ada Intervensi Jokowi untuk Pilkada 2024

Editor

Amirullah

Minggu, 25 Agustus 2024 17:00 WIB

Presiden terpilih Prabowo Subianto (tengah) didampingi Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (kiri) menghadiri penutupan Kongres ke-VI PAN di Jakarta, Sabtu 24 Agustus 2024. Kongres ke-VI PAN secara aklamasi menetapkan incumbent Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto merespons situasi menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada). Ia berujar Presiden Joko Widodo tidak mengintervensi partai dalam membahas revisi Undang-Undang Pilkada di DPR. Hal itu ia sampaikan pada acara penutupan kongres ke-6 Partai Amanat Nasional (PAN).

"Enggak ada intervensi. Saya jamin, enggak ada itu. Saya ketemu, bertemu berkali-kali dengan Pak Jokowi. Dia tidak pernah nitip, tulung ini jadi ini, ini, enggak ada. Saya jamin tidak ada," kata dia di Hotel Kempinski, Jakarta, pada Sabtu, 24 Agustus 2024.

Prabowo mengatakan berani mempertanggungjawabkan bahwa Jokowi tidak pernah menitipkan orang untuk memperoleh jabatan. Ia tak mungkin mengkhianati rakyat sudah memberikan mandat kepada pemimpin Indonesia.

"Rakyat sudah memberi mandat kepada kita. Kita ajak semua kekuatan bekerja sama, tapi kalau kita ajak terus ada yang enggak mau, kita mau bikin apa?" ucapnya.

Sementara, Prabowo berujar rakyat hanya meminta pemerintahan bekerja. Ia menganalogikan, pemerintah sedang membangun jembatan di atas aliran sungai yang lebar. Di mana, jembatan menjadi akses jalan bagi anak-anak daerah untuk sekolah. Namun, dalam prosesnya banyak pihak yang hanya bisa mengkritik.

Advertising
Advertising

Sebelumnya, ribuan massa menggelar aksi unjuk rasa kawal putusan MK di depan kompleks DPR RI, Jakarta, sejak Kamis, 22 Agustus 2024. Aksi serupa juga digelar di beberapa kota di Indonesia. Aksi itu dilakukan untuk mencegah rencana DPR menganulir putusan MK soal syarat pencalonan kepala daerah melalui revisi UU Pilkada.

Kuatnya desakan publik akhirnya membuat DPR batal merevisi UU Pilkada. Pada Ahad, 25 Agustus 2024, DPR, KPU, dan pemerintah sepakat merevisi peraturan KPU soal syarat pencalonan sesuai putusan MK.

Pilihan Editor: Jungkir-Balik Jokowi Melanggengkan Dinasti Politik

Berita terkait

Visi Misi dan Program Pramono Anung-Rano Karno, dari Pasang CCTV di Setiap RT hingga Transjakarta Laut

21 menit lalu

Visi Misi dan Program Pramono Anung-Rano Karno, dari Pasang CCTV di Setiap RT hingga Transjakarta Laut

Pramono Anung-Rano Karno telah merilis visi-misi hingga program kerja jika terpilih menjadi gubernur Jakarta.

Baca Selengkapnya

DPR Sepakati Revisi UU MK Diwariskan ke Periode Berikutnya

37 menit lalu

DPR Sepakati Revisi UU MK Diwariskan ke Periode Berikutnya

Komisi III DPR sepakat untuk mengesahkan revisi UU MK Nomor 24 Tahun 2003 di periode berikutnya, karena keterbatasan waktu.

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta Maraknya Judi Online di Indonesia, Situs Judi Online Disinyalir Milik Orang Indonesia Punya 1,5 Juta Pelanggan

55 menit lalu

Fakta-fakta Maraknya Judi Online di Indonesia, Situs Judi Online Disinyalir Milik Orang Indonesia Punya 1,5 Juta Pelanggan

Situs judi online yang berdiri sejak 2020 saat pandemi Covid-19 ditengarai milik orang Indonesia, yang sebelumnya bergerak di industri tekstil.

Baca Selengkapnya

Pemblokiran Situs Judi Online Dinilai Kurang Efektif, Kenapa Bukan Buru Bandar Judi sebagai Prioritas?

1 jam lalu

Pemblokiran Situs Judi Online Dinilai Kurang Efektif, Kenapa Bukan Buru Bandar Judi sebagai Prioritas?

Pemerintah getol memblokir jutaan situs judi online beberapa waktu terakhir. Namun, kebijakan ini dinilai kurang efektif. Ini alasan Hadi Tjahjanto.

Baca Selengkapnya

Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Pengamat: Mengingkari Janji Pelestarian Laut

1 jam lalu

Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Pengamat: Mengingkari Janji Pelestarian Laut

Pembukaan ekspor pasir laut yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi dianggap sebagai pengingkaran janji Jokowi untuk melestarikan laut.

Baca Selengkapnya

KPU Resmi Buka Pendaftaran KPPS: Berikut Tahapan, Syarat dan Jumlah Honornya

1 jam lalu

KPU Resmi Buka Pendaftaran KPPS: Berikut Tahapan, Syarat dan Jumlah Honornya

KPU resmi buka pendaftaran KPPS dan telah merincikan tahapan, syarat, hingga jumlah honor yang akan diberikan.

Baca Selengkapnya

Belum Diterima Jokowi, Ini Isi Surat Permintaan Audiensi Arsjad Rasjid soal Munaslub Kadin

1 jam lalu

Belum Diterima Jokowi, Ini Isi Surat Permintaan Audiensi Arsjad Rasjid soal Munaslub Kadin

Presiden Jokowi mengaku belum menerima surat dari Ketua KadinArsjad Rasjid tentang Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Apa isi surat itu?

Baca Selengkapnya

Ekspor Pasir Laut Menuai Kritik Walhi dan Susi Pudjiastuti, Jokowi: Itu Sedimen, Meski Wujudnya Pasir

2 jam lalu

Ekspor Pasir Laut Menuai Kritik Walhi dan Susi Pudjiastuti, Jokowi: Itu Sedimen, Meski Wujudnya Pasir

Ekspor pasir laut kembali digolkan lewat peraturan Mendag. Berbagai pihak lakukan kritik terhadap kebijakan ini. Apa kata Walhi dan Jokowi?

Baca Selengkapnya

Susu Ikan Diusulkan Menjadi Hidangan Makan Bergizi Gratis Prabowo, Apa Bedanya dengan Susu Sapi?

2 jam lalu

Susu Ikan Diusulkan Menjadi Hidangan Makan Bergizi Gratis Prabowo, Apa Bedanya dengan Susu Sapi?

Susu ikan diusulkan menjadi hidangan di program makan bergizi gratis Prabowo-Gibran. Apa beda susu ikan dan susu sapi?

Baca Selengkapnya

KKP Klaim Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Revolusi Tata Kelola Kesehatan

3 jam lalu

KKP Klaim Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Revolusi Tata Kelola Kesehatan

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengklaim program makan bergizi gratis Prabowo Subianto sebagai revolusi tata kelola kesehatan masyarakat.

Baca Selengkapnya