Massa Gelar Aksi Penolakan Muktamar, PKB: Mereka Ingin Buat Kegaduhan

Sabtu, 24 Agustus 2024 17:37 WIB

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa atau Wasekjen PKB Syaiful Huda menghadiri perayaan Hari Lahir (Harlah) ke-26 sekaligus pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Selasa, 23 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto

TEMPO.CO, Badung - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Syaiful Huda merespons aksi unjuk rasa yang digelar di sekitar lokasi Muktamar PKB. Dia mengatakan massa yang menolak Muktamar PKB itu bukanlah kader partainya.

"Hasil investigasi kami, mereka bukan kader dan bukan pengurus PKB," kata Huda saat menggelar konferensi pers di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali pada Sabtu, 24 Agustus 2024.

Adapun puluhan massa memadati Lapangan Lagoon Nusa Dua, Badung, Bali yang berjarak 1,6 km dari lokasi Muktamar PKB. Mereka mengenakan atribut PKB dan menolak pelaksanaan muktamar.

Huda menuntut demonstran agar melepas atribut PKB yang mereka gunakan. Dia menuding massa aksi itu hanya ingin merusak citra partainya.

"Aksi mereka adalah penyusupan dari proses legal--konstitusional," ujarnya.

Advertising
Advertising

Lebih lanjut, Sekretaris Steering Committee Muktamar PKB itu juga meminta kepada Polda Bali untuk membubarkan aksi tersebut. Dia mengaku khawatir akan terjadi gangguan ketertiban umum apabila massa aksi masih berunjuk rasa.

"Mereka berencana untuk membuat kegaduhan di bumi Bali yang kita cintai ini," tutur Huda.

Tak sampai di situ, Huda tak menyebut dengan tegas siapa pihak yang menjadi penggerak aksi tersebut. Dia meminta kepolisian untuk mengusut sosok yang memobilisasi demonstran.

"Kami minta aktor intelektualnya diusut sampai tuntas," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Habib Umarsyah meminta Partai Kebangkitan Bangsa membatalkan pelaksanaan muktamar di Bali yang rencananya berlangsung mulai hari ini hingga besok. Hal ini mengingat rencana pelaksanaan Muktamar PKB mendapat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat Bali.

“Kami khawatir jika dipaksakan nanti malah timbul gesekan antar-elemen masyarakat,” kata Habib Umarsyah melalui keterangan resmi di Jakarta, Sabtu, 24 Agustus 2024.

Di sisi lain, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf memerintahkan Gerakan Pemuda atau GP Ansor, Barisan Ansor Serbaguna (Banser), dan Ikatan Pencak Silat Pagar Nusa yang ada di Bali untuk kembali ke wilayahnya masing-masing. Dia menilai ketiga organisasi itu telah membuktikan kesetiaan terhadap NU.

"Hendaknya sahabat-sahabat sekalian kembali ke kediaman masing-masing dengan tertib, mempertahankan disiplin penuh, dan bersiaga untuk perintah selanjutnya," kata pria yang karib disapa Gus Yahya itu dalam rekaman video yang tayang di akun YouTube NU Online pada Jumat, 23 Agustus 2024.

Konflik antara PBNU dan PKB memanas setelah DPR membentuk pansus haji. Pansus haji yang diinisiasi oleh Cak Imin selaku Ketua Pengawas Haji DPR dinilai PBNU sebagai langkah untuk menyerang Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, adik dari Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf. PBNU sampai mengambil langkah membentuk tim khusus untuk mendalami konflik PKB dan PBNU.

Pilihan Editor: PBNU Minta PKB Batalkan Muktamar di Bali

Berita terkait

Sejauh Mana Pansus Haji Selidiki Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan dalam Penyelenggaraan Haji?

20 menit lalu

Sejauh Mana Pansus Haji Selidiki Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan dalam Penyelenggaraan Haji?

Sejauh mana langkah Pansus Haji menyelidiki dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan haji?

Baca Selengkapnya

Aeroflot Rusia Buka Penerbangan Langsung Moskow-Denpasar Mulai 17 September

1 hari lalu

Aeroflot Rusia Buka Penerbangan Langsung Moskow-Denpasar Mulai 17 September

Aeroflot meningkatkan frekuensi penerbangan langsung (direct flight) untuk rute Moskow (SVO) - Denpasar (DPS) mulai 3 Oktober 2024

Baca Selengkapnya

Soal Wacana MLB, PBNU: Tidak Ada Pengurus Cabang dan Wilayah yang Ikut Serta

1 hari lalu

Soal Wacana MLB, PBNU: Tidak Ada Pengurus Cabang dan Wilayah yang Ikut Serta

PBNU menyatakan MLB NU merupakan isu yang digulirkan segelintir orang yang tidak mempunyai legitimasi dalam kepengurusan.

Baca Selengkapnya

KPU Bali Gelar Lomba Mural Jelang Pilkada 2024, Ini Alasannya

3 hari lalu

KPU Bali Gelar Lomba Mural Jelang Pilkada 2024, Ini Alasannya

KPU Bali menilai tepat penggunaan seni rupa sebagai media sosialisasi Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Kasus Landak Jawa Nyoman Sukena, Pakar Hukum: Penegakkan Hukum Perlu Ruang Bijaksana

3 hari lalu

Kasus Landak Jawa Nyoman Sukena, Pakar Hukum: Penegakkan Hukum Perlu Ruang Bijaksana

I Nyoman Sukena, 38 tahun, warga Bali dituntut bebas dalam kasus kepemilikan landak Jawa, salah satu satwa dilindungi tanpa izin

Baca Selengkapnya

Kata TII dan Pakar Hukum Tata Negara Soal Pembatalan Caleg Terpilih oleh Parpol

3 hari lalu

Kata TII dan Pakar Hukum Tata Negara Soal Pembatalan Caleg Terpilih oleh Parpol

Pakar hukum tata negara mengatakan KPU tidak boleh menindaklanjuti surat penggantian caleg terpilih dari pimpinan parpol.

Baca Selengkapnya

Info BMKG, Dua Kali Sabtu Bali-Lombok Digoyang Gempa

3 hari lalu

Info BMKG, Dua Kali Sabtu Bali-Lombok Digoyang Gempa

Gempa terkini telah menggetarkan sebagian Bali dan Nusa Tenggara Barat pada Sabtu pagi, 14 September 2024.

Baca Selengkapnya

Kronologi Kasus Landak Jawa, dari Polisi Memeriksa Rumah Sukena Hingga Akhirnya Dituntut Bebas

4 hari lalu

Kronologi Kasus Landak Jawa, dari Polisi Memeriksa Rumah Sukena Hingga Akhirnya Dituntut Bebas

Kasus Nyoman Sukena diproses hukum karena memelihara Landak Jawa viral di media sosial. Jaksa akhirnya menuntut bebas.

Baca Selengkapnya

PKB Sambut Rencana Anies Dirikan Partai: Supaya Rasakan Susahnya Kelola Partai hingga Tingkat Ranting

4 hari lalu

PKB Sambut Rencana Anies Dirikan Partai: Supaya Rasakan Susahnya Kelola Partai hingga Tingkat Ranting

Bagaimana peluang Anies mendirikan partai politik?

Baca Selengkapnya

Reaksi PKB dan Golkar Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

4 hari lalu

Reaksi PKB dan Golkar Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

Golkar menyatakan penambahan jumlah di kabinet Prabowo mendatang tak akan menjadi masalah jika sesuai dengan kebutuhan.

Baca Selengkapnya