Cak Imin Pasrahkan Penentuan Ketua Umum PKB lewat Muktamar

Jumat, 23 Agustus 2024 19:30 WIB

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Abdul Halim Iskandar, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Abdul Halim Iskandar merupakan adik kandung Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, yang diperiksa sebagai saksi dimintai keterangan dan pengetahuannya dalam penyidikan dugaan perkara tindak pidana korupsi terkait suap pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2022.TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan dirinya tidak berambisi untuk kembali menjabat sebagai ketua umum. Dia mengaku pasrah dengan hasil Muktamar PKB yang salah satu agendanya memilih ketua umum baru untuk periode 2024-2029.

Pernyataan itu Cak Imin sampaikan saat ingin beranjak dari Jakarta menuju tempat muktamar di Bali. Dia menyerahkan penentuan ketua umum kepada Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB.

"Saya pasrah apa pun yang menjadi pilihan-pilihan cabang PKB. Saya ikut, tapi saya juga tidak berambisi," kata Cak Imin di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Jumat, 23 Agustus 2024.

Cak Imin mengatakan menjabat ketua umum merupakan tugas berat. Adapun Cak Imin telah menjadi ketua umum PKB sejak 2005.

"Bukan soal kepingin, tapi soal tanggung jawab," ujarnya.

Advertising
Advertising

Lebih lanjut, Cak Imin mengungkap bahwa dirinya akan memberikan laporan pertanggungjawaban selama menjabat sebagai ketua umum dalam Muktamar PKB. Wakil Ketua DPR ini mengatakan forum tertinggi partai itu akan membahas soal pandangan umum untuk menentukan apakah dirinya akan berhenti menjadi ketua umum atau tetap melanjutkan periode berikutnya.

"Tergantung apakah pertanggungjawaban saya selama lima tahun ini diterima atau tidak," ujar dia.

Muktamar PKB akan digelar di Nusa Dua, Bali pada 24-25 Agustus 2014. Acara itu akan diikuti ribuan peserta perwakilan dari seluruh Dewan Pengurus Cabang (DPC), Dewan Pengurus Wilayah (DPW), dan badan otonom PKB dari seluruh Indonesia.

Muktamar ini berlangsung di tengah konflik antara PKB dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. PBNU bahkan membentuk panitia khusus PKB dan telah memanggil beberapa mantan petinggi partai itu. Konflik ditengarai dipicu oleh langkah Muhaimin Iskandar yang menginisiasi pembentukan panitia khusus evaluasi pelaksanaan haji atau Pansus Haji di DPR.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menduga pansus dibentuk untuk membidik adik kandungnya, yaitu Yaqut Cholil Qoumas yang menjabat Menteri Agama. Pada Senin, 19 Agustus 2024 lalu, PBNU kembali mengumpulkan para kiai di Surabaya. Mereka meminta para kiai untuk ikut membenahi PKB.

Pilihan Editor: Adung Batal Maju Jadi Calon Ketum PKB: Dilarang Menag Yaqut Cholil

Berita terkait

Rapat Pansus Haji dengan Agenda Pemanggilan Yaqut Besok Batal

11 jam lalu

Rapat Pansus Haji dengan Agenda Pemanggilan Yaqut Besok Batal

Rencana Pansus Haji meminta keterangan dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas besok batal. Yaqut masih berada di Arab Saudi.

Baca Selengkapnya

Kemenag Sebut Pengadaan Layanan Haji 2024 Sudah Sesuai Aturan

18 jam lalu

Kemenag Sebut Pengadaan Layanan Haji 2024 Sudah Sesuai Aturan

Kementerian Agama mengatakan seluruh proses pengadaan layanan haji 2024 di Adab Saudi telah mengikuti aturan yang berlaku.

Baca Selengkapnya

Pansus Haji DPR Panggil Menag Yaqut Besok

20 jam lalu

Pansus Haji DPR Panggil Menag Yaqut Besok

Pansus haji telah memanggil Menag Yaqut Cholil Qoumas untuk hadir besok dalam sidang terkait pelanggaran penyelenggaraan haji 2024.

Baca Selengkapnya

Soal Wacana MLB, PBNU: Tidak Ada Pengurus Cabang dan Wilayah yang Ikut Serta

1 hari lalu

Soal Wacana MLB, PBNU: Tidak Ada Pengurus Cabang dan Wilayah yang Ikut Serta

PBNU menyatakan MLB NU merupakan isu yang digulirkan segelintir orang yang tidak mempunyai legitimasi dalam kepengurusan.

Baca Selengkapnya

Yaqut dan Menteri Haji Arab Saudi Bahas Persiapan Ibadah Haji 2025

1 hari lalu

Yaqut dan Menteri Haji Arab Saudi Bahas Persiapan Ibadah Haji 2025

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mendapat penjelasan dari Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah soal pelaksanaan haji tahun depan.

Baca Selengkapnya

Kata TII dan Pakar Hukum Tata Negara Soal Pembatalan Caleg Terpilih oleh Parpol

3 hari lalu

Kata TII dan Pakar Hukum Tata Negara Soal Pembatalan Caleg Terpilih oleh Parpol

Pakar hukum tata negara mengatakan KPU tidak boleh menindaklanjuti surat penggantian caleg terpilih dari pimpinan parpol.

Baca Selengkapnya

PKS Sebut Menteri Agama Tabrak Aturan Pembagian Kuota Jemaah Haji 2024

3 hari lalu

PKS Sebut Menteri Agama Tabrak Aturan Pembagian Kuota Jemaah Haji 2024

Menteri Agama diduga melanggar ketentuan pembagian kuota haji 2024. Tidak sejalan dengan regulasi.

Baca Selengkapnya

PKB Sambut Rencana Anies Dirikan Partai: Supaya Rasakan Susahnya Kelola Partai hingga Tingkat Ranting

4 hari lalu

PKB Sambut Rencana Anies Dirikan Partai: Supaya Rasakan Susahnya Kelola Partai hingga Tingkat Ranting

Bagaimana peluang Anies mendirikan partai politik?

Baca Selengkapnya

Reaksi PKB dan Golkar Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

4 hari lalu

Reaksi PKB dan Golkar Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

Golkar menyatakan penambahan jumlah di kabinet Prabowo mendatang tak akan menjadi masalah jika sesuai dengan kebutuhan.

Baca Selengkapnya

Soal Pembatalan Caleg Terpilih, Bawaslu: KPU Tidak Boleh Langgar UU

4 hari lalu

Soal Pembatalan Caleg Terpilih, Bawaslu: KPU Tidak Boleh Langgar UU

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta KPU RI untuk mengikuti undang-undang yang berlaku dalam pembatalan atau penarikan caleg terpilih

Baca Selengkapnya