TEMPO.CO, Jakarta -- Fraksi Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menarik diri untuk tidak lagi melanjutkan pengambilan keputusan di rapat paripurna ihwal revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Penasehat Fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah mencermati dan mendengar secara seksama aspirasi mahasiswa dan berbagai elemen yang berdemonstrasi sepanjang Kamis, 22 Agustus 2024.

Fraksi Demokrat, ia melanjutkan, juga mempertimbangkan tahapan waktu pelaksanaan pendaftaran pilkada yang semakin dekat, serta penegakkan konstitusi dalam keputusan ini. "Kami mendorong agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat segera menyusun peraturan KPU yang sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi," ujar Benny dalam keterangan tertulis yang diperoleh Tempo pada Jumat, 23 Agustus 2024.

Dengan sikap ini, Fraksi Demokrat juga mengajak seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, partai politik dan penyelenggara pemilu untuk mendukung perhelatan pilkada yang damai, demokratis, jujur dan adil.

Fraksi Demokrat sebelumnya pada Rabu, 21 Agustus 2024, menjadi salah satu dari delapan fraksi partai politik yang kompak menyetujui pembahasan perubahan keempat Undang-Undang Pilkada. Hanya satu fraksi, yaitu fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menentang hasil pembahasan tersebut. "Fraksi PDIP menyatakan tidak sependapat dengan RUU tersebut untuk dibahas pada tingkat selanjutnya,” ujar anggota Baleg DPR dari Fraksi PDIP Muhamad Nurdin saat membacakan pandangan fraksi dalam rapat pleno pada Rabu, 21 Agustus 2024.

Baleg DPR menyepakati revisi Undang-undang Pilkada hanya satu hari setelah MK memutuskan dua permohonan yang berhubungan dengan Undang-undang Pilkada. Pertama, putusan nomor 60/PUU-XXII/2024. MK menyebutkan, partai atau gabungan partai politik tak lagi harus mengumpulkan 20 persen kursi di DPRD atau 25 persen suara sah untuk mencalonkan kepala daerah. Ambang batas pencalonan kini berada di rentang 6,5 persen hingga 10 persen, tergantung jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di daerah tersebut.

Kedua, putusan nomor 70/PUU-XXII/2024. MK menyatakan, syarat usia calon kepala daerah dihitung saat pasangan calon di pilkada mendaftarkan diri, bukan saat pelantikan seperti yang diputuskan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024. Namun, DPR tak mengakomodasi kedua putusan tersebut.

Pilihan Editor:

Polemik RUU Pilkada, Apindo: Dunia Usaha Dukung Penegakan Hukum