TEMPO.CO, Jakarta - Putra bungsu Presiden Joko Widodo, yaitu Kaesang Pangarep telah membuat surat keterangan tidak pernah menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Surat tersebut dapat dijadikan lampirkan persyaratan untuk maju di pilkada.

Pejabat Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto, membenarkan informasi itu. Ia mengatakan permohonan pembuatan surat keterangan tersebut dimohonkan pada 20 Agustus lalu.

"Setelah kami cek di kepaniteraan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memang betul ada permohonan tersebut. Dan sesuai standar operasional prosedur, permohonan diproses pada hari itu juga," kata Djuyamto dalam keterangan video yang diperoleh Tempo, Jumat, 23 Agustus 2024.

Selain membuat permohonan surat keterangan tidak pernah menjadi terdakwa, Kaesang juga memohonkan pembuatan surat keterangan tidak pernah dicabut hak memilih dan surat tidak memiliki tanggungan hutang, baik secara perorangan maupun badan hukum.

Adapun Kaesang disebut bakal menjadi bakal calon wakil gubernur mendampingi Ahmad Luthfi di Pilkada Jawa Tengah. Duet Luthfi-Kaesang diusung Koalisi Indonesia Maju sebagai calon Gubernur di pilkada Jawa Tengah. Partai NasDem menjadi salah satu partai politik yang telah menyatakan dukungan pada duet Luthfi-Kaesang ini.

Peluang Kaesang maju menjadi calon wakil gubernur di pilkada terbuka lebar setelah Mahkamah Agung menerbitkan putusan Nomor 23 P/HUM/2024. Putusan ini menyebutkan batas usia 30 tahun untuk calon gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati atau wali kota diubah menjadi berlaku saat pelantikan kepala daerah terpilih.

Saat ini usia Kaesang 29 tahun. Ia akan genap berusia 30 tahun pada Desember 2024 atau empat bulan setelah masa pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dibuka. Artinya, putusan MA memberikan karpet merah pada Ketua Umum PSI itu.

Namun, upaya Kaesang melenggang terkendala dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXI/2024. Dalam putusannya, MK menyatakan, syarat usia calon kepala daerah dihitung saat pasangan calon di pilkada mendaftarkan diri, bukan saat pelantikan.

DPR sempat akan menganulir putusan MK. Delapan fraksi partai di Senayan, kompak menyepakati hasil pembahasan revisi UU Pilkada dibawa ke rapat paripurna. Akan tetapi, gelombang aksi massa berhasil membuat pengesahan RUU Pilkada oleh DPR dibatalkan.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan putusan Mahkamah ihwal pilkada akan berlaku. “Pengesahan revisi UU Pilkada yg direncanakan hari ini tanggal 24 Agustus, batal dilaksanakan. Oleh karenanya pada saat pendaftaran Pilkada pada tgl 27 Agustus nanti yg akan berlaku adalah keputusan judicial review MK yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora,” ujar Sufmi Dasco dalam cuitan di X, pada Kamis, 22 Agustus 2024.

Ia menyebut, pengesahan RUU Pilkada kemungkinan besar akan dilakukan pada periode DPR selanjutnya dengan dalih masih diperlukan penyempurnaan. Namun, ia membantah jika pembatalan pengesahan RUU Pilkada terjadi akibat adaya aksi massa yang meluas.

Dasco mengatakan, pembatalan dilakukan setelah mekanisme diskorsing diterapkan dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis pagi. Rapat tersebut hanya dihadiri oleh 176 anggota DPR, dengan 89 orang hadir secara fisik dan 87 orang memberikan izin untuk tidak hadir secara langsung.

Jumlah kehadiran tersebut tidak memenuhi persyaratan kuorum, yang memerlukan lebih dari 50 persen plus 1 dari total 575 anggota DPR RI. Selain itu, kuorum juga tidak tercapai karena tidak ada perwakilan dari seluruh fraksi partai yang hadir.

Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: YLBHI Catat Puluhan Tindakan Represif Aparat saat Demo Kawal Putusan MK