Reza Rahadian Geram dengan DPR yang Abaikan Aspirasi Masyarakat atas Putusan MK

Reporter

Magang KJI

Editor

Devy Ernis

Jumat, 23 Agustus 2024 07:09 WIB

Aktor Reza Rahadian di atas mobil komando ikut demonstrasi soal revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR, Senayan, pada Kamis 2 Agustus 2024. TEMPO/ Mochamad Firly Fajrian.

TEMPO.CO, Jakarta - Seniman sekaligus aktor, Reza Rahadian mempertanyakan peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berupaya mengubah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal UU Pilkada. Hal itu membuatnya geram dengan sikap DPR. Padahal, menurut dia, putusan MK adalah suara dari rakyat.

“Melihat aspirasi, gelombang yang begini besar, lantas kalau mereka punya suara sangat bertolak belakang dengan keputusan itu. Ini sebenarnya wakil-wakil siapa,?” tutur Reza di podcast Bocor Alus Politik yang tayang pada saluran YouTube Tempodotco, Kamis, 22 Agustus 2024.

Reza melihat institusi yang harusnya mewakili rakyat tersebut dikendalikan oleh kekuatan politik besar. Kekuatan politik tersebut berada pada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Ia menyoroti bagaimana DPR merombak sistem dengan mengabaikan putusan MK demi menguntungkan KIM Plus.

“Karena wakil rakyat juga kita tahu, mereka yang duduk di DPR kan juga mewakili partai. Nah, kalau sekarang partainya semuanya sudah ada di Kim plus” tutur Reza.

Melihat gelombang masyarakat yang menolak RUU Pilkada oleh DPR dan mayoritas fraksi partai setuju, Reza mempertanyakan mengenai nasib demokrasi Indonesia ke depan. Ia ragu demokrasi Indonesia akan baik dikemudian hari jika hari ini saja DPR mengabaikan aspirasi masyarakat.

Advertising
Advertising

“Percuma kita punya wakil rakyat kalau semuanya akhirnya enggak ada yang menjalankan fungsi dan tugas pokoknya seperti bagaimana dimandatkan,” ujar Reza.

Pada Kamis, 22 Agustus 2024 DPR tengah mengadakan sidang paripurna untuk mengesahkan RUU Pilkada. Bersamaan dengan paripurna tersebut, sejumlah masyarakat melakukan aksi demonstrasi menolak pengesahan RUU Pilkada tersebut. Demonstrasi tersebut dilakukan sebagai protes atas pengesahan RUU Pilkada yang dilakukan dengan tergesa-gesa serta mengabaikan putusan MK nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024.

Pada aksi tersebut Reza Rahadian hadir untuk menumpahkan kegelisahannya terhadap DPR. Ia merasa apa yang dilakukan oleh DPR sudah terlampau kelewat batas. Ia ingin berjuang bersama dengan masyarakat yang berdemonstrasi di depan gedung DPR.

“Rasanya ini sudah ugal-ugalan, saya sudah tidak terlalu bisa tenang berada di rumah dan melihat kawan-kawan yang sedang berjuang” tutur Reza.

Maulani Mulianingsih

Berita terkait

DPR Setujui Naturalisasi Eliano Rejinders dan Mees Higres, Menkumham Pastikan Sesuai Aturan

8 jam lalu

DPR Setujui Naturalisasi Eliano Rejinders dan Mees Higres, Menkumham Pastikan Sesuai Aturan

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menyutujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganeraan Indonesia, bagi dua atlet sepak bola, Eliano Johannes Rejinders dan Mees Victor Joseph Hilgres.

Baca Selengkapnya

KPK Minta Tes Wawancara Capim dan Dewas Dilakukan Terbuka

8 jam lalu

KPK Minta Tes Wawancara Capim dan Dewas Dilakukan Terbuka

Komisi Pemberantasan Korupsi menanggapi soal tes wawancara seleksi calon pimpinan dan dewan pengawas KPK yang dilakukan secara tertutup.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Batal Bahas RUU Pengawasan Obat dan Makanan

11 jam lalu

Pemerintah Batal Bahas RUU Pengawasan Obat dan Makanan

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah dan DPR tidak akan melanjutkan pembahasan RUU Pengawasan Obat dan Makanan.

Baca Selengkapnya

DPR Sepakati Tambahan Anggaran BMKG Sebanyak Rp 25 Miliar untuk Danai Modifikasi Cuaca

12 jam lalu

DPR Sepakati Tambahan Anggaran BMKG Sebanyak Rp 25 Miliar untuk Danai Modifikasi Cuaca

BMKG menjelaskan modifikasi cuaca tersebut akan dilakukan sebanyak 40 hari sepanjang tahun 2025 dengan total biaya Rp 22,09 miliar.

Baca Selengkapnya

Gelar Aksi Sahkan RUU PPRT di DPR, Koalisi Perlindungan PRT: Wakil Rakyat Jangan Jahat ke Rakyat

14 jam lalu

Gelar Aksi Sahkan RUU PPRT di DPR, Koalisi Perlindungan PRT: Wakil Rakyat Jangan Jahat ke Rakyat

Koalisi Sipil untuk UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga kembali menggelar aksi terkait RUU PPRT di DPR, Jakarta pada Selasa, 17 September 2024.

Baca Selengkapnya

Kemnaker Diminta Terbitkan Aturan Perlindungan Pekerja Platform, Anggota DPR: Negara Memang Harus Hadir

19 jam lalu

Kemnaker Diminta Terbitkan Aturan Perlindungan Pekerja Platform, Anggota DPR: Negara Memang Harus Hadir

pemerintah Indonesia perlu menjadikan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Platform yang diterbitkan Singapura sebagai benchmark atau pembanding untuk menerbitkan aturan serupa di tanah air

Baca Selengkapnya

Cukai Minuman Berpemanis untuk Kurangi Ancaman Diabet Tergantung Prabowo

2 hari lalu

Cukai Minuman Berpemanis untuk Kurangi Ancaman Diabet Tergantung Prabowo

Rencana penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan bergulir sejak 2017 dan sempat masuk RAPBN 2024 sebesar Rp3,08 triliun, tapi tidak dijalankan

Baca Selengkapnya

Pemerintah dan DPR Sepakat Cukai Minuman Berpemanis Hanya 2,5 Persen, YLKI: Main-main

2 hari lalu

Pemerintah dan DPR Sepakat Cukai Minuman Berpemanis Hanya 2,5 Persen, YLKI: Main-main

Keputusan Kementerian Keuangan menerima usulan BAKN DPR RI soal tarif cukai minuman berpemanis 2,5 persen, dinilai YLKI hanya main-main.

Baca Selengkapnya

DPR Usulkan Tarif Cukai Minuman Berpemanis

3 hari lalu

DPR Usulkan Tarif Cukai Minuman Berpemanis

DPR mengusulkan tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan hingga 20 persen

Baca Selengkapnya

Kata TII dan Pakar Hukum Tata Negara Soal Pembatalan Caleg Terpilih oleh Parpol

3 hari lalu

Kata TII dan Pakar Hukum Tata Negara Soal Pembatalan Caleg Terpilih oleh Parpol

Pakar hukum tata negara mengatakan KPU tidak boleh menindaklanjuti surat penggantian caleg terpilih dari pimpinan parpol.

Baca Selengkapnya