Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, ketika ditemui di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menanggapi pembahasan RUU Pilkada secara kilat oleh Badan Legislasi atau Baleg DPR. RUU Pilkada itu akan bawa ke Paripurna DPR untuk disahkan sebagai Undang-Undang. Muzani mengklaim hal tersebut merupakan kewenangan badan itu sebagai pembuat undang-undang.
”Pembahasan Baleg hari ini adalah bagian dari rangkaian putusan MK. Proses ini juga merupakan bagian dari kewenangan yang dimiliki oleh DPR,” kata Muzani saat menghadiri Munas ke-XI Partai Golkar di JCC Senayan, Rabu, 21 Agustus 2024.
Ia menyebut, pembahasan yang dilakukan oleh Baleg DPR dilakukan secara terbuka, meski minim partisipasi masyarakat dalam pembahasannya. “Semua pembahasan dilakukan dengan terbuka dan semua rakyat mengikuti,” katanya.
Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa, 20 Agustus 2024 telah memutuskan ambang batas Pilkada akan ditentukan perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik yang dikaitkan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 di masing-masing daerah. Ada empat klasifikasi besaran suara sah yang ditetapkan MK, yaitu; 10 persen, 8,5 persen, 7,5 persen dan 6,5 persen, sesuai dengan besaran DPT di daerah terkait. Putusan itu termuat dalam putusan MK 60/PUU-XXII/2024.
Dalam putusan lain yakni 70/PUU-XXII/2024, MK juga telah menetapkan batas usia calon kepala daerah minimal 30 tahun saat penetapan.
Sehari pasca putusan MK, yakni pada Rabu, 21 Agustus 2024, Baleg DPR menggelar rapat untuk membahas RUU Pilkada. Dalam rapat itu, Baleg menyatakan tetap menggunakan ambang batas 20 persen kursi di parelemen bagi partai politik yang hendak mengusung calonnya di pemilihan kepala daerah.
Selain itu, Baleg DPR juga menolak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Keputusan Baleg DPR batas usia calon berusia paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih.
Baleg DPR berencana membawa hasil rapat pleno itu ke rapat paripurna Kamis, 22 Agustus 2024 untuk segera disahkan menjadi undang-undang.
