TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan insentif bagi pegawai Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Jokowi menyampaikan ini dalam pengarahan pada Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pilkada KPU di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat pada Selasa, 20 Agustus 2024.

Eks Gubernur Jakarta ini awalnya minta maaf karena tidak pernah menaikan tunjangan KPU sejak 2014. Jokowi mengatakan bahwa dia baru mengetahui fakta tersebut belum lama ini. Namun ia langsung bergegas untuk membereskan urusan kenaikan insentif pegawai salah satu penyelenggara pemilihan umum ini.

“Kemarin langsung saya kejar-kejar. Pokoknya saya nggak akan datang rapat konsolidasi kalau belum saya tandatangani,” kata Jokowi disambut riuh audiens. “Saya tahu, yang ditunggu kehadiran saya ini bukan Presiden Jokowi, tapi itu (insentif).”

Jokowi mengatakan formula kenaikan insentif pegawai KPU itu sederhana. Setelah berhitung kenaikannya sebesar 50 persen.

Dalam arahannya, Jokowi mengatakan penyelenggaraan Pilkada tidak akan kalah rumitnya dengan Pilpres. Pilkada akan diselenggarakan pada 28 November 2024 di 508 Kabupaten/Kota dan 37 Provinsi, dengan 203 juta pemilih di daftar pemilih sementara.

Mantan Wali Kota Solo ini menekankan masalah di masa lalu jangan sampai terulang lagi, berkaitan dengan pendaftaran pemilih, data pemilih yang tidak akurat atau data terdaftar ganda. Kemudian juga masalah distribusi logistik hingga kekurangan logistik agar berhati-hati.

Jokowi juga menyoroti masalah pelaksanaan pemungutan suara, yang berkaitan dengan kerusakan alat dan surat suara serta gangguan keamanan. Adapun pada proses perhitungan suara, Presiden mengingatkan supaya tidak ada kesalahan penghitungan suara, baik akibat kesalahan manusia ataupun kesalahan sistem IT yang juga terjadi.

“Juga penting untuk meningkatkan fungsi pengawasan proses pemilu dengan menempatkan pengawas independen yang netral,” kata Jokowi.

Caranya, kata dia, dengan meningkatkan transparansi proses penghitungan suara dengan menggunakan teknologi yang reliable, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah kecurangan2 yang ada dan penegakan hukum bagi pihak yang menerapkan praktik-praktik money politic.

Pilihan Editor: Jokowi Bilang Menyelenggarakan Pemilu Serentak Sangat Berat