Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar menyampaikan sambutan dalam acara penyerahan Surat Rekomendasi Dukungan Calon Kepala Daerah di Hotel Fairmont, Jakarta, Minggu, 18 Agustus 2024. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyerahkan surat rekomendasi model B.1-KWK atau persetujuan partai politik kepada 197 bakal calon Kepala Daerah pada Pilkada 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
TEMPO.CO, Jakarta -Panitia Khusus Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB bentukan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi memanggil Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar. Pemanggilan dilakukan berkaitan dengan kepemimpinan PKB yang dinilai telah melenceng dari fatsun awal partai ini didirikan.
Dari undangan yang diterima media, Muhaimin diminta datang ke ruang rapat Lantai 5 Gedung PBNU Jalan Kramat Raya Nomor 164 Jakarta pada Rabu besok, 21 Agustus 2024, pukul 12.30 WIB.
Muhaimin diminta menghadap tim pansus yang dipimpin Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum KH Amin Said Husni.
“Hari ini kita layangkan undangan ke Ketua Umum PKB. Kita lihat apakah dia datang atau tidak,” kata Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) usai menghadiri silaturahmi puluhan kiai sepuh di kantor PCNU Surabaya, Senin kemarin, 19 Agustus 2024.
Sementara itu, selain Ketua Umum PKB, pansus ini juga sempat memanggil Sekjen PKB Hasanuddin Wahid; kemudian mantan Sekjen PKB Lukman Edy, pelaku sejarah berdirinya PKB Effendy Choirie serta Ketua Umum Muslimat yang juga pelaku sejarah berdirinya PKB Khofifah Indar Parawansa.
Kepada tim Pansus PBNU, mayoritas tokoh yang diundang menjelaskan bahwa saat ini PKB memang sudah melenceng dari nilai dasar saat awal partai ini didirikan. Dari temuan tim pansus, PKB dinilai banyak melakukan penyimpangan. Di antaranya pengebirian posisi Dewan Syuro.
Padahal saat awal didirikan, Dewan Syuro yang merupakan representasi kiai sepuh memiliki kewenangan penuh. Bahkan Dewan Syuro bisa menyetujui atau bahkan membatalkan calon ketua PKB. Dewan Syuro juga ikut menandatangani SK-SK penting. Namun saat ini, kewenangan dewan Syuro dipreteli dan nyaris hanya menjadi hiasan di PKB.
Gus Yahya membantah isu organisasinya akan mengambil alih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dia menganggap pemimpin partai adalah urusan internal PKB.
“Itu bukan urusan kami (mengambil alih PKB), itu urusan internal partai,” ucap Gus Yahya.
Menurut dia, NU memiliki posisi sebagai masyarakat sipil yang memiliki aspirasi kepada PKB. Sehingga, PBNU juga tidak akan membentuk partai baru sebagai tandingan.
“Saya kira tidak (membentuk partai baru). Ini aspirasinya dari NU ke PKB. Sebab, kami lihat ada hal yang tidak benar di PKB yang harusnya diubah,” papar Gus Yahya.
Gus Yahya juga mengatakan bahwa PBNU mendesak PKB untuk mengembalikan kepemimpinan ulama. Sebab, PKB didirikan oleh NU dengan mandat sebagai wadah kepemimpinan ulama dalam politik.
