Dilantik Jadi Menkumham, Supratman Andi Agtas Mundur dari DPR

Editor

Amirullah

Senin, 19 Agustus 2024 15:26 WIB

Politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas saat dilantik menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin 19 Agustus 2024. Supratman menggantikan Yasonna Laoly dari Partai PDI Perjuangan. Supratman adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024. Ia baru digantikan, Wihadi Wiyanto, kolega dari Partai Gerindra, dari posisi Ketua Badan Legislasi DPR pada 6 Agustus lalu. Pergantian komposisi Kabinet Indonesia Maju ini muncul lagi menjelang akhir jabatan Presiden Jokowi. Pada 18 Juli 2024, Jokowi mengganti susunan wakil menteri dengan menunjuk dua orang dekat Presiden terpilih Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono dan Sudaryono sebagai Wakil Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Pertanian. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Gerindra, Supratman Andi Agtas, dilantik menjadi Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham pada hari ini, Senin, 19 Agustus 2024. Supratman mengatakan dirinya mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI usai resmi menjabat sebagai Menkumham.

Supratman menyatakan telah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPR sejak pekan lalu. “Sudah, (pengunduran diri) sudah lama kami ajukan, tapi kemungkinan karena hari ini dilantik, jadi otomatis hari ini mungkin ditandatangani oleh pimpinan DPR,” kata Supratman di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, 19 Agustus 2024.

Supratman mengatakan dia baru akan mulai menjalankan tugas sebagai Menkumham pada Selasa esok, 20 Agustus 2024. Dia mengatakan akan melakukan serah terima jabatan dengan menteri yang lama, yaitu politikus PDIP, Yasonna Laoly, besok.

Supratman berujar tugasnya di DPR, yaitu di Badan Legislasi, telah otomatis selesai dengan pengunduran dirinya. Namun, dia masih akan bekerja sama dengan DPR sebagai Menkumham. “Ya otomatis, tapi dengan Badan Legislasi itu masih ada beberapa UU yang tetap harus dibahas bersama antara pemerintah dan DPR,” ucap pria yang juga pernah menjadi Ketua Badan Legislasi DPR itu.

Presiden Joko Widodo resmi me-reshuffle atau merombak susunan kabinetnya pada Senin, 19 Agustus 2024. Salah satu nama yang mengisi kursi menteri di kabinet Jokowi adalah Supratman Andi Agtas yang ditunjuk sebagai Menkumham menggantikan Yasonna Laoly.

Advertising
Advertising

Supratman Andi Agtas merupakan politikus Partai Gerindra. Dia adalah anggota DPR periode 2019-2024. Ia baru digantikan oleh Wihadi Wiyanto, kolega di Partai Gerindra, dari posisi Ketua Badan Legislasi DPR pada 6 Agustus lalu. Supratman tidak terpilih kembali menjadi anggota DPR periode 2024-2029 di Pileg 2024.

Selain Supratman Andi Agtas, Jokowi juga melantik dan menggeser sejumlah menteri baru di bidang ekonomi. Antara lain Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang akan menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggantikan Arifin Tasrif. Kursi Bahlil akan diisi oleh Rosan Roeslani, Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.

Pilihan Editor: Daftar Menteri dari PDIP di Kabinet Jokowi setelah Reshuffle

Berita terkait

DPR Setujui Naturalisasi Eliano Rejinders dan Mees Higres, Menkumham Pastikan Sesuai Aturan

5 jam lalu

DPR Setujui Naturalisasi Eliano Rejinders dan Mees Higres, Menkumham Pastikan Sesuai Aturan

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menyutujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganeraan Indonesia, bagi dua atlet sepak bola, Eliano Johannes Rejinders dan Mees Victor Joseph Hilgres.

Baca Selengkapnya

KPK Minta Tes Wawancara Capim dan Dewas Dilakukan Terbuka

5 jam lalu

KPK Minta Tes Wawancara Capim dan Dewas Dilakukan Terbuka

Komisi Pemberantasan Korupsi menanggapi soal tes wawancara seleksi calon pimpinan dan dewan pengawas KPK yang dilakukan secara tertutup.

Baca Selengkapnya

Alasan Akademisi Sebut Munaslub Kadin Sarat Kepentingan Politik

7 jam lalu

Alasan Akademisi Sebut Munaslub Kadin Sarat Kepentingan Politik

Asrinaldi mengatakan publik mengetahui Munaslub Kadin ada kaitannya dengan proses politik.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Kronologi Ekspor Pasir Laut di Era Megawati dan Jokowi, Kadin Minta Menkumham Tolak Sahkan Pengurus Hasil Munaslub

8 jam lalu

Terkini Bisnis: Kronologi Ekspor Pasir Laut di Era Megawati dan Jokowi, Kadin Minta Menkumham Tolak Sahkan Pengurus Hasil Munaslub

Kronologi penjualan pasir laut ke luar negeri yang dihentikan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2003 yang kini dibuka kembali oleh Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Batal Bahas RUU Pengawasan Obat dan Makanan

8 jam lalu

Pemerintah Batal Bahas RUU Pengawasan Obat dan Makanan

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah dan DPR tidak akan melanjutkan pembahasan RUU Pengawasan Obat dan Makanan.

Baca Selengkapnya

DPR Sepakati Tambahan Anggaran BMKG Sebanyak Rp 25 Miliar untuk Danai Modifikasi Cuaca

9 jam lalu

DPR Sepakati Tambahan Anggaran BMKG Sebanyak Rp 25 Miliar untuk Danai Modifikasi Cuaca

BMKG menjelaskan modifikasi cuaca tersebut akan dilakukan sebanyak 40 hari sepanjang tahun 2025 dengan total biaya Rp 22,09 miliar.

Baca Selengkapnya

Gelar Aksi Sahkan RUU PPRT di DPR, Koalisi Perlindungan PRT: Wakil Rakyat Jangan Jahat ke Rakyat

11 jam lalu

Gelar Aksi Sahkan RUU PPRT di DPR, Koalisi Perlindungan PRT: Wakil Rakyat Jangan Jahat ke Rakyat

Koalisi Sipil untuk UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga kembali menggelar aksi terkait RUU PPRT di DPR, Jakarta pada Selasa, 17 September 2024.

Baca Selengkapnya

Kemnaker Diminta Terbitkan Aturan Perlindungan Pekerja Platform, Anggota DPR: Negara Memang Harus Hadir

16 jam lalu

Kemnaker Diminta Terbitkan Aturan Perlindungan Pekerja Platform, Anggota DPR: Negara Memang Harus Hadir

pemerintah Indonesia perlu menjadikan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Platform yang diterbitkan Singapura sebagai benchmark atau pembanding untuk menerbitkan aturan serupa di tanah air

Baca Selengkapnya

Kisruh Kadin: Menkumham Tunggu Keppres, Meninves Dukung Munaslub

1 hari lalu

Kisruh Kadin: Menkumham Tunggu Keppres, Meninves Dukung Munaslub

Menkumham Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah tidak ikut campur urusan internal Kadin antara kubu Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie.

Baca Selengkapnya

Cukai Minuman Berpemanis untuk Kurangi Ancaman Diabet Tergantung Prabowo

2 hari lalu

Cukai Minuman Berpemanis untuk Kurangi Ancaman Diabet Tergantung Prabowo

Rencana penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan bergulir sejak 2017 dan sempat masuk RAPBN 2024 sebesar Rp3,08 triliun, tapi tidak dijalankan

Baca Selengkapnya