DPR Sahkan 126 UU sejak 2019, akan Bahas 17 RUU Lagi hingga Akhir Masa Jabatan

Editor

Devy Ernis

Sabtu, 17 Agustus 2024 07:45 WIB

Presiden Joko Widodo menyerahkan pengantar Pemerintah RUU APBN 2025 beserta Nota Keuangannya kepada Ketua DPR RI Puan Maharani disaksikan Ketua DPD RI AA Lanyalla Mattalitti (kanan) dalam Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan I tahun 2024-2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024. Rapat paripurna tersebut beragendakan pidato Presiden dalam rangka penyampaian pengantar/keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI telah mengesahkan 126 undang-undang selama periode 2019-2024. DPR akan membahas 17 rancangan UU lagi hingga akhir masa jabatan mereka, yaitu 30 September 2024.

“Terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR bersama pemerintah, melalui alat kelengkapan dewan,” kata Ketua DPR Puan Maharani dalam sidang bersama DPR dan DPR RI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat, 16 Agustus 2024.

Puan mengatakan undang-undang tersebut diselesaikan oleh 11 komisi yang ada di DPR serta alat kelengkapan dewan lainnya. Dia lalu merinci jumlah UU yang telah dirampungkan masing-masing komisi.

“Rinciannya, Komisi I menyelesaikan 8 UU, dan Komisi II menyelesaikan 80 UU, kemudian Komisi III menyelesaikan 5 UU dan Komisi IV 1 UU,” ujar Puan. Selain itu, ada Komisi V yang menyelesaikan 1 UU, Komisi VI dengan 5 UU, Komisi VII dengan 1 UU, serta Komisi VIII 1 UU. “Kemudian, Komisi IX 1 UU, Komisi X 4 UU, dan Komisi XI 5 UU.”

Selain itu, Puan menyampaikan ada 9 UU yang selesai dikerjakan Badan Legislasi atau Baleg DPR. Sementara Badan Anggaran atau Banggar DPR menyelesaikan 1 UU dan Panitia Khusus atau Pansus merampungkan 4 UU.

Advertising
Advertising

Puan kemudian menyampaikan bahwa DPR RI akan memfokuskan pembahasan terhadap 17 RUU hingga periode 2019-2024. Pembahasan 17 RUU tersebut, kata Puan, saat ini masih berada di tahap pembicaraan tingkat satu atau rapat komisi.

Puan berujar salah satu beleid yang akan dibahas adalah RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. “Keberadaan undang-undang ini ke depan perlu dioptimalkan dalam memberikan arah dan prioritas pembengunan nasional secara menyeluruh, terencana, dan berkelanjutan,” ucap politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP itu.

Menurut Puan, keberadaan UU tersebut penting agar setiap level dan periode pemerintahan punya kesamaan tujuan. “Sehingga setiap presiden, gubernur, bupati, wali kota tidak lagi memiliki ambisi visi-misi pribadi masing-masing dalam membangun Indonesia,” kata dia.

Pilihan Editor:Grace Natalie Minta PDIP Tarik Semua Kader dari Kabinet Jokowi

Berita terkait

DPR Setujui Naturalisasi Eliano Rejinders dan Mees Higres, Menkumham Pastikan Sesuai Aturan

5 jam lalu

DPR Setujui Naturalisasi Eliano Rejinders dan Mees Higres, Menkumham Pastikan Sesuai Aturan

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menyutujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganeraan Indonesia, bagi dua atlet sepak bola, Eliano Johannes Rejinders dan Mees Victor Joseph Hilgres.

Baca Selengkapnya

KPK Minta Tes Wawancara Capim dan Dewas Dilakukan Terbuka

5 jam lalu

KPK Minta Tes Wawancara Capim dan Dewas Dilakukan Terbuka

Komisi Pemberantasan Korupsi menanggapi soal tes wawancara seleksi calon pimpinan dan dewan pengawas KPK yang dilakukan secara tertutup.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Batal Bahas RUU Pengawasan Obat dan Makanan

8 jam lalu

Pemerintah Batal Bahas RUU Pengawasan Obat dan Makanan

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah dan DPR tidak akan melanjutkan pembahasan RUU Pengawasan Obat dan Makanan.

Baca Selengkapnya

DPR Sepakati Tambahan Anggaran BMKG Sebanyak Rp 25 Miliar untuk Danai Modifikasi Cuaca

9 jam lalu

DPR Sepakati Tambahan Anggaran BMKG Sebanyak Rp 25 Miliar untuk Danai Modifikasi Cuaca

BMKG menjelaskan modifikasi cuaca tersebut akan dilakukan sebanyak 40 hari sepanjang tahun 2025 dengan total biaya Rp 22,09 miliar.

Baca Selengkapnya

Gelar Aksi Sahkan RUU PPRT di DPR, Koalisi Perlindungan PRT: Wakil Rakyat Jangan Jahat ke Rakyat

11 jam lalu

Gelar Aksi Sahkan RUU PPRT di DPR, Koalisi Perlindungan PRT: Wakil Rakyat Jangan Jahat ke Rakyat

Koalisi Sipil untuk UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga kembali menggelar aksi terkait RUU PPRT di DPR, Jakarta pada Selasa, 17 September 2024.

Baca Selengkapnya

Kemnaker Diminta Terbitkan Aturan Perlindungan Pekerja Platform, Anggota DPR: Negara Memang Harus Hadir

16 jam lalu

Kemnaker Diminta Terbitkan Aturan Perlindungan Pekerja Platform, Anggota DPR: Negara Memang Harus Hadir

pemerintah Indonesia perlu menjadikan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Platform yang diterbitkan Singapura sebagai benchmark atau pembanding untuk menerbitkan aturan serupa di tanah air

Baca Selengkapnya

Cukai Minuman Berpemanis untuk Kurangi Ancaman Diabet Tergantung Prabowo

2 hari lalu

Cukai Minuman Berpemanis untuk Kurangi Ancaman Diabet Tergantung Prabowo

Rencana penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan bergulir sejak 2017 dan sempat masuk RAPBN 2024 sebesar Rp3,08 triliun, tapi tidak dijalankan

Baca Selengkapnya

Pemerintah dan DPR Sepakat Cukai Minuman Berpemanis Hanya 2,5 Persen, YLKI: Main-main

2 hari lalu

Pemerintah dan DPR Sepakat Cukai Minuman Berpemanis Hanya 2,5 Persen, YLKI: Main-main

Keputusan Kementerian Keuangan menerima usulan BAKN DPR RI soal tarif cukai minuman berpemanis 2,5 persen, dinilai YLKI hanya main-main.

Baca Selengkapnya

DPR Usulkan Tarif Cukai Minuman Berpemanis

3 hari lalu

DPR Usulkan Tarif Cukai Minuman Berpemanis

DPR mengusulkan tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan hingga 20 persen

Baca Selengkapnya

Kata TII dan Pakar Hukum Tata Negara Soal Pembatalan Caleg Terpilih oleh Parpol

3 hari lalu

Kata TII dan Pakar Hukum Tata Negara Soal Pembatalan Caleg Terpilih oleh Parpol

Pakar hukum tata negara mengatakan KPU tidak boleh menindaklanjuti surat penggantian caleg terpilih dari pimpinan parpol.

Baca Selengkapnya